Bualbual.com, Politikus senior Golkar Akbar Tanjung menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai hal yang wajar. Hal itu disebutkan Akbar karena masih ada partai-partai politik yang belum mendeklarasikan calon presiden jagoan mereka dalam pilpres 2019. Oleh karena itu ia menilai gerakan tersebut sebagai aksi menuju hal tersebut. "Bisa saja mereka mempersiapkan juga. Saya kira itu hal yang wajar, sesuatu yang normal dalam kaitan dengan rekrutmen kepemimpinan nasional kita," kata Akbar saat ditemui ditemui pada Peringatan Hari Lahir ke-92 Nahdhlatul Ulama di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (7/4/2018). Dalam kehidupan berdemokrasi, terutama di Indonesia, Akbar menyatakan jargon-jargon politik seperti itu sah untuk dimunculkan. Hal itu, katanya, jadi bagian dari langkah membangun sistem rekrutmen pemilihan yang terbuka. "Kalau soal presiden kan kita sepakat membangun sistem rekrutmen secara terbuka, secara demokratis," imbuh Akbar. Gerakan #2019GantiPresiden sendiri bermula dari media sosial. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menggaungkan tanda pagar itu lewat akun Twitter pribadinya. Dia menyebut gerakan ini sah, legal, dan konstitusional dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 22 E yang menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan lima tahun sekali. Mardani sudah memprediksi gerakan #2019GantiPresiden akan menimbulkan reaksi. Bahkan ia tidak memungkiri slogan gerakan itu terbilang kejam. Meski begitu, ia menilai hal itu diperlukan agar masyarakat sadar bahwa memilih pemimpin harus didasarkan berbagai pertimbangan. "Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti kejam, tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita sadar," ujar Mardani.*(kid/cnnindonesia)