BUALBUAL.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mengambil kebijakan soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan pemerintah setempat. "Kan kebijakan ini (THR) mengacu pada Presiden, jadi daerah tetap mengacu pusat. Karena jalau harus ambil langkah di luar itu, tentu harus dikonsultasikan, apalagi menyangkut penganggaran," cetusnya. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, untuk masalah THR honorer atau THL pihaknya akan mengkonsultasikan secara nasional. "Makanya kita minta arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, apakah bisa dilakukan, kapasitas anggaran kita masih dikaji. Jangankan THR untuk tenaga honorer, untuk ASN kita rekonsiliasikan," ungkapnya. Menurutnya APBD Riau itu bisa dilaksanakan kalau ada kebijakan. Jika tidak ada, maka tidak mungkin bisa dijalankan. Itu yang harus menjadi perhatian. "Memang THR berbasis gaji sudah disiapkan, tapi kan kebijakan sekarang oleh Presiden tidak cukup hanya gaji, juga tunjangan jabatan dan kinerja. Maka kita harus mencarikan lagi tambahan tunjangan jabatan dan kinerja," paparnya. Sebab menurut Ahmad Hijazi, kondisi ini karena anggaran tidak disampaikan di awal penyusunan anggaran, sementara mekanismenya harus disesuaikan dari penyusunan anggaran. "Jadi dari sisi kesiapan ini yang harus disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik. Karena memang kondisi ini sebagai kebijakan baru, dan harus diselesaikan segera, makanya harus menggunakan prinsip rekonsiliasi yang benar," tukasnya.   Editor: ucu Sumber: cakaplah.com