BUALBUAL.com, Aksi Reuni 212 yang diselenggarakan di lapangan Monumen Nasional (Monas) berlangsung aman dan lancar, Minggu (2/12). Aksi tersebut juga dihadiri calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Kehadiran Prabowo dalam acara akbar itu menuai kritik dari kubu petahana Joko Widodo (Jokowi). Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meyakini, reuni 212 ditunggangi kepentingan politik. "Sejak awal saya berpandangan bahwa 212 di Monas itu adalah acara politik, bukan acara gerakan moral yang bertujuan membela kepentingan umat muslim seperti 212 sebelumnya," ujar Karding melalui WhatsApp, Minggu (2/12). Dia menjelaskan alasannya menyebut reuni akbar 212 merupakan aksi politik, ditandai dengan panitia pelaksana yang notabene sebagian besar merupakan pengurus partai koalisi dan Badan Pemenangan Kampanye (BPN) Prabowo-Sandi. Penilaiannya semakin menguat saat pidato yang disampaikan mendeklarasikan agar mendukung Prabowo sebagai presiden. "Statement yang disampaikan dalam pidato itu sangat jelas kepada pencalonan Pak Prabowo atau dukungan kepada Pak Prabowo, baik statement oleh para tokoh yang hadir maupun lagu yang dinyanyikan adalah lagu ganti presiden. Apalagi juga hadir Pak Prabowo di sana," tutur dia. "Saya kira semakin menunjukan ini tidak lebih dari kegiatan kampanye yang terselubung. Tentu sangat kita sayangkan agama menjadi komoditas, menjadi alat politik dari pasangan calon Pak Prabowo," imbuhnya. Sementara itu, Waketum Gerindra, Fadli Zon yang hadir dalam reuni 212 itu menyebut, naif bila ada pihak yang mengkritisi reuni 212 penuh muatan politik. "Sekarang apa sih yang tidak ada politiknya, jadi jangan naif lah. Yang penting kita tau kriteria kampanye itu ajakan dan sebagainya, tapi kalau orang mau ganti Presiden apa salahnya," ujar Fadli di kawasan Monas. "Gak masalah, emang kenapa kalau kita menyatakan 2019 ganti presiden, emang mana salahnya, di mana letak kesalahannya dari sudut UU enggak ada," tambah Fadli. Menurutnya, aspirasi peserta reuni 212 sama yakni ingin pergantian kepemimpinan di tahun 2019. Dia pun menilai wajar bila seruan Habib Rizieq supaya umat tidak mendukung partai pendukung penista agama. "Itu kan aspirasi nya habib Rizieq sah-sah saja. Saya kira sah, kalau ada pendapat lain ya silakan. Dan saya kira saya termasuk yang setuju dengan pendapat itu," pungkas Wakil Ketua DPR itu.   Sumber: merdeka.com