BUALBUAL.com, Anjloknya harga kelapa yang tak berimbang lagi terhadap kubutuhan pokok turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Setelah hampir setahun, menurunnya harga komoditi yang menjadi andalan mayoritas penghasilan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir membawa danpak yang sangat siginipikan terhadap kesejahteraan dan pendidikan. “Lama kelamaan petani kita putus asa. Kalau sudah putus asa, maka efeknya banyak. Bahkan sampai ada anak-anak petani yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, seperti kuliah dan sebagainya,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD inhil, Herwanissitas, Senin (3/12/2018). Saat ini ntuk 1 butirnya kelapa dari petani hanya dihargai Rp 700-Rp 800 saja. Harga tersebut merosot tajam sejak beberapa waktu belakangan. Hingga kini pemerintah daerah masih belum meberikan solusi yang nyata atas permasalahan tersebut. Herwanissitas mengatakan terjun bebasnya harga kelapa saat ini membuat petani semakin terpuruk dan tak berdaya. Dikatakannya persoalan kelapa juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat. ‘’Kalau mau mengatasi persoalan ini, ya harus ada campur tangan pemerintah pusat. Tak bisa diselesaikan hanya ditingkat daerah,” kata Herwanissitas, Anjloknya harga kelapa dalam Inhil, menurut Herwanissitas, disebabkan beberapa faktor. Termasuk, black campaign dunia yang menyebutkan kualitas kelapa Indonesia, tidak baik. Dengan demikian terjadi penolakan Eropa terhadap itu. ‘’Harus ada kebijakan pemerintah, seperti pusat. Sampai hari inikan tidak regulasi yang jelas terhadap masalah perkelapaan maupun kopra,”tegas Politisi PKB ini. Dia menilai, Pemerintah Pusat hanya menganggap persoalan kelapa yang ada di Inhil hanya masalah lokal. Artinya, persoalan demikian cukup hanya diselesaikan melalui daerah masing-masing. “Tidak bisa seperti itu. Harus diselesaikan bersama-sama,”paparnya. Terhadap kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Kabupaten Inhil, lanjut Herwanissitas, dia cukup memberikan apresiasi. Hanya saja sampai saat ini belum ada dari sekian kebijakan itu yang terealisasikan. Hal itu semakin tidak baik, dikala beberapa perusahaan pembeli kelapa yang ada tidak menunjukan perhatian mereka terhadap petani. Jika masalah ini sampai berlarut, dia optimis dalam beberapa waktu ke depan nasib petani semakin tidak jelas. “Lama kelamaan petani kita putus asa. Kalau sudah putus asa, maka efeknya banyak. Bahkan sampai ada anak-anak petani yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, seperti kuliah dan sebagainya,” tutup Herwanissitas. Kesimpulan Sitas, sapaan akrab Herwanissitas, nasib petani kelapa Inhil tidak akan berubah kalau dalam penangangannya hanya mengandalan anggaran pendaapatan dan belanja daerah (APBD). (Ard/rpc)