PILIHAN
Kemeristekdikti Usul Buka Lowongan 4.200 Dosen Pada Pendaftaran PPPK

BUALBUAL.com, Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 tahap pertama direncanakan dibuka Februari 2019.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir telah mengajukan kuota PPPK. Dalam permohonan yang diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan RB) itu, disebutkan bahwa kemenristekdikti butuh 4.200 orang untuk posisi dosen.
"Nantinya ditempatkan di 36 perguruan tinggi negeri (PTN, Red) baru di seluruh Indonesia," ucap Nasir.
Dia menjelaskan, memasuki era revolusi industri 4.0, beberapa PTN mengusulkan membuka prodi baru. PTN-PTN itu, antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengajukan prodi baru di Cirebon dan Banyuwangi, Institut Perkebunan Bogor (IPB) di Sukabumi, dan Universitas Padjajaran (Unpad) di Pangandaran.
Nasir menjelaskan, pembukaan kampus dengan prodi baru tersebut terkait penelitan dan pengembangan yang dilakukan PTN.
Misalnya, prodi baru IPB akan dikonsentrasikan ke daerah pertanian yang masih sulit penyiapan sumber dayanya. Lalu, Unpad akan fokus ke bidang kelautan.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Ucuirul
Berita Lainnya
Edy Natar: Salah Alamat!Kalau Manajemen Serahkan PSPS ke Pemprov Riau
Nginep di hotel, pakai BPJS Ketenagakerjaan dapat diskon 70 persen
PT.PHR Akan Gelar Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) Tahun 2022, Undang Media Di Duri
Setelah di Tetapkan DPO Oleh Polda Riau, di Mana Senenarnya Posisi Plt Bupati Bengkalis Muhammad?
Saling Bahu Membahu Pemkab Inhil Bersama Polres dan Masyarakat Gotong royong Perbaiki Jalan Rusak
Jenazah Mahasiswi yang Jatuh di Sungai Batang Gansal Reteh Sudah Ditemukan
Kepala Biro Kesra Masrul Kasmi resmi buka Bazar Halal
Tak Ada Tanda Kekerasan, Perwira TNI AL Tewas Wajah Tertutup Kresek
Disperindag Inhil Persiapkan Draf Perda SRG
Pemprov Riau Tetapkan Afrizal sebagai Direktur Jamkrida
Heboh, Sosok Mayat Laki Laki Tanpa Identitas Ditemukan di Got Jalan Sumatera Pekanbaru
KIP: Mayoritas BUMN Pelit Informasi Publik, Potensial Korupsi