"Ya enggak apa-apa asal adil. Semua pemegang HGU yang ada di grupnya (TKN) harus mendapat perlakuan yang sama di "gaspol" juga," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/3). Dikatakan Sodik mengenai pernyataan untuk terus menyuarakan kepemilikan HGU lahan milik Prabowo itu sangatlah bodoh dan konyol. Sebab menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang salah dengan seorang Capres mengantongi izin HGU. "Apa ada larangan dan hukum bahwa capres tidak boleh pegang HGU dan non capres boleh? Semua sama di mata hukum. HGU selama ini jika tidak boleh ya semua tidak boleh. Jika boleh ya semua (boleh)," tekannya. Kecuali, tambahnya, jika nanti ada regulasi baru yang melarang presiden, wakilnya mengantongi HGU. Makanya, ditekankan Sodik, kalau memang ingin HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo kembali ke negara sebelum batas waktunya, Jokowi harus berlaku adil dengan ikut menarik lahan milik para petinggi TKN. Jika tidak berlaku adil, lanjut Ketua DPP Partai Gerindra ini, bukan hanya dinilai sebagai pemimpin yang buruk, Jokowi juga diyakininya akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Utamanya dalam ajang Pilpres nanti. "Makin banyak rakyat yang melek dan sadar hukum. Mereka yang melek dan sadar hukum kecewa, bahkan muak dengan petahana yang dalam mencari periode kedua melakukan cara-cara seperti yang dilakukan sama bahkan lebih kasar dari zaman pra reformasi," pungkasnya.