BUALBUAL.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengalokasikan anggaran untuk petugas pengawasan ekspor. Dengan begitu, diharapkan potensi pajak dari ekspor dapat meningkatkan. Pasalnya selama ini pengawas ekspor khususnya minyak dan gas (Migas) di Riau belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga potensi pajak sering lost. "Di Riau ini sudah ada pengawasnya kata pak Menteri ESDM, cuma Riau tak beri uang gaji. Ini harus menjadi perhatian kita ke depan," kata Gubernur Riau, Syamsuar kepada CAKAPLAH.com. Karena untuk pengawasan ekspor ini, kata Syamsuar, sudah diatur oleh pemerintah pusat, dimana anggaran pengawas itu harus dibiayai oleh pemerintah daerah. "Di situ (ekspor) ada uang kita, uang daerah ada dan uang negara juga ada. Kalau kita tak ikut membantu negara rugi daerah," ujarnya. Sebab menurutnya, laporan dari BPK RI banyak ekpor migas di Indonesia tidak sesuai data. Artinya yang dikeluarkan 100 ton ternyata setelah dicek di negara tujuan datanya lebih dari 100 ton. "Berarti ini ada lost pajak di situ. Karena apa yang di ekspor ada semacam lost. Makanya perlu ada pengawas yang mengawasi ekspor ini di Riau. Yang lalu cukup lah kalau seperti itu. Jangan kita berikan orang kesempatan salah, sehingga dapat merugikan daerah dan negara," tukasnya.