BUALBUAL.com, PEKANBARU - Akibat adanya sekitar 9.000 truk perusahaan di Riau mengkonsumsi BBM bersubsidi, Riau diperkirakan kehilangan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga Rp114 miliar. Dalam catatan PT. Pertamina (Persero) sekitar 30 persen truk-truk perusahaan di Provinsi Riau mengkonsumsi BBM bersubsidi.  Sementara data Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau dan Kepri, di Provinsi Riau ada sebanyak 30 ribu truk perusahaan yang beroperasi di Riau. Artinya sekitar 9.000 truk milik perusahaan pengguna BBM bersubsidi. "Truk pengkonsumsi BBM bersubsidi itu seperti truk CPO, truk pengangkut kayu dan truk-truk semen. Memang  dalam peraturan yang kami tahu, BBM bersubsidi boleh dikonsumsi oleh siapapun kecuali truk bertonase besar (lebih dari 6 roda) dan kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan," kata Sales Executive BBM Retail Pertamina Wilayah Riau, Agung Wibowo "Nah, untuk truk CPO ini memang masih membingungkan, karena dia masuk dalam kategori turunan dari hasil perkebunan. Saya rasa, Pemprov Riau bisa membuat ketegasan dengan menerbitkan Perda untuk pelarangan penggunaan BBM bersubsidi tersebut," sebutnya. Kabid Pajak Dispenda Riau, Ispan Syahputra menjelaskan, lost potensi penerima daerah dari PBBKB diketahui setelah melihat realisasi penerimaan daerah dari PBBKB akhir 2018 lalu, dimana realisasi penerimaan hanya sekitar 85% atau sekitar Rp782 miliar dari target Rp896 miliar. Artinya ada yang lepas sekitar Rp114 miliar. "Dampak revisi Perda penurunan tarif pajak Pertalite pada pertengahan tahun 2018 adalah realisasi PBBKB 2018 sebesar Rp782 miliar atau 85% dari target," katanya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, pada dasarnya lost potensi realisasi PBBKB sebesar Rp114 miliar itu bisa diatasi jika saja pengawasan terhadap pengguna BBM subsidi tepat sasaran. "Realisasi penerimaan PBBKB tidak mencapai target juga disebabkan tingginya angkutan perusahaan yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk operasionalnya. Akibatnya, nilai konsumsi BBM non subsidi menjadi turun," katanya, Jumat, 3 Mei 2019. Jika saja 30 persen dari truk-truk yang mengangkut hasil perusahaan itu menggunakan BBM non subsidi, Lepasnya realisasi penerimaan daerah sebesar Rp114 miliar itu tentu saja bisa ditekan. Dalama catatan ESDM Provinsi  Riau berdasarkan laporan Pertamina, daerah kehilangan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar setiap tahun dari PBBKB jika kondisinya masih dibiarkan seperti ini. "Namun jika pemakaian BBM non subsidi itu betul-betul cermati (tepat sasaran), potensi kenaikan realisasi pendapatan sangat memungkinkan," kata Indra.   Sumber: Bertuahpos.com