BUALBUAL.com - Direktur Scale Up Rawa El Amady, menilai bahwa permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama ini hanya ditanggapi pemerintah sebagai sebuah bencana saja, sehingga mengakibatkan tidak ada kebijakan sistematis yang diambil untuk penanganan Karhutla. "Selama ini tidak ada sistem perencanaan preventif dan sebagainya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Contohnya saja, selama ini penanganan Karhutla hanya dipegang oleh TNI dan Polri. Harusnya itu masuk dalam rencana satuan kerja kementerian," kata Rawa, Selasa (13/8/2019). Rawa menilai, bahwa pemikiran pemerintah selama ini masih sebatas pemadam kebakaran, ketika ada kebakaran baru sibuk dipadamkan, bukan membuat rencana secara sistematis sehingga pencegahan bisa dimulai dari awal. "Kemudian kita melihat, bahwa pemerintah ada masalah dengan perusahaan perusahaan si pembakar lahan. Artinya diberi toleransi tertentu ketika mereka melakukan pembakaran. Misalnya begini, ada perusahaan besar melakukan pembakaran hutan jika dicabut izinnya kan nanti banyak pengangguran, itu yang membuat pemikiran pemerintah lebih holistik," cakapnya lagi. Seharusnya, jika pemerintah melihat kajiannya seperti hal itu, harusnya dilanjutkan dengan perencanaan preventif, yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan perusahaan. "Kita harus melihatnya ini sebagai siklus alam yang bisa disiasati dari pencegahan. Ada langkah preventif. Kalau kita kan selama ini hanya bergantung pada BNPB. Nah BNPB itu tidak punya rencana apa-apa, hanya memadamkan saja kalau ada kebakaran. Kita minta pemerintah daerah punya inisiatif lebih dari itu. Baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Punya pemetaan terhadap potensi kebakaran, dan di daerah-daerah itu, daa ada dananya yang dikeluarkan melalui dewan. Inisiatif ini harus dilakukan," tukasnya.     Sumber: cakaplah