BUALBUAL.com - Tak hanya mengadukan soal insentifnya tak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Forum Komunikasi RT/RW juga mengadukan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tak kunjung selesai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal menuturkan proyek nasional tersebut harus dibarengi dan tidak dibiarkan begitu saja. "Ini harus ada perencanaan kalau misalnya penggalian ada penutupan, dari mana biayanya harus dibicarakan. Kalau ini saya lihat ada terjadi miss perencanaan atau kesalahan dalam perencanaan," Cakap Nofrizal, Rabu (22/01/2020). Selanjutnya, Nofrizal menuturkan Kecamatan Sukajadi yang saat ini masih menjadi Center dari pengerjaan IPAL dikhawatirkan akan menjadi beban bagi masyarakat. "Sepanjang jalan Ahmad Yani, KH Ahmad Dahlan dan Jalan Teratai banyak yang rusak akibat dari IPAL. Ini yang dikhawatirkan akan menjadi beban oleh masyarakat," tegasnya. Terkait banyaknya para pelaku usaha yang mana terkena dampak dari pengerjaan IPAL tersebut, politisi PAN ini menuturkan hal tersebut hanyalah sebagai dampak pengerjaan pembangunan. "Ini harus ada perencanaan yang terprogram, jika kontraktor mengerjakan di titik ini misalnya, itu harus ada perencanaan," tukasnya. Diberitakan sebelumnya, puluhan massa dari Forum Komunikasi RT/RW Kota Pekanbaru berunjuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru dan juga Gedung DPRD Pekanbaru. Puluhan RT/RW ini mengkritik pekerjaan IPAL yang tak kunjung tuntas mengakibatkan lumpuhnya ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, ruas jalan bekas galian jaringan IPAL rusak. Selain itu pembangunan IPAL juga menyebabkan polusi udara. "Kita minta Pemerintah Kota supaya dapat menggesa pekerjaan supaya cepat selesai. Karena dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Pekanbaru," kata Kordinator Lapangan, Edryanto Syanur.     Sumber: Cakaplah