BUALBUAL.com - Hari ini, Kamis (20/02/2020) tepat setahun Syamsuar-Edy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Dari kacamata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau terdapat beberapa catatan khusus yang masih dinilai kurang ataupun belum dilakukan oleh pasangan Syamsuar-Edy ini. "Kesenjangan sosial adalah sumber konflik dan sumber kemiskinan, itu yang harus dikoreksi. Catatan kita (Walhi) Syamsuar-Edy baru hanya membentuk tim untuk menertibkan lahan ilegal, namun belum ada arah kebijakannya yang menguntungkan masyarakat Riau," cakap Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan, Kamis (20/02/2020). Selanjutnya terkait dengan pemulihan lingkungan di Provinsi Riau, Riko menuturkan pihaknya sama sekali belum melihat adanya arah dan langkah kebijakan dari Syamsuar-Edy. "Semua masih umum, di RPJMD tidak tergambar, anggaran juga tidak tergambar. Kebijakan yang kuat juga belum ada, jadi kebijakan untuk setahun ini belum berjalan dengan baik dan dalam setahun ini lambat," tegasnya. Terkait dengan janji politik dari Syamsuar-Edy ketika berkampanye, Walhi Riau menilai janji politik Syam-Edy terkait dengan Riau Hijau dan implementasi perhutanan sosial dan Tora. "Janji politik bagus, tapi Riau Hijau belum tertuang dalam RPJMD dan belum ada kebijakan baku yang kuat dan anggaran yang dibuat untuk mencapai itu. Dinas teknis juga belum ada yang diturunkan, artinya Visi itu tidak terwujud dalam tencana pembangunan yang dibuat Syam-Edy," terangnya. Terkait dengan hal krusial yang sudah dilakukan oleh Syam-Edy selama satu tahun kepemimpinannya, Riko menilai penetapan status siaga Karhutla serta membentuk tim satgas penertiban sawit ilegal adalah hal krusial yang sudah diterapkan karena mengingat Riau adalah Provinsi yang rawan mengalami kebakaran hutan. "Tapi Walhi melihat narasinya belum jelas ke mana berpihaknya, seperti Satgas Penertiban Sawit Ilegal ini ke mana arah berpihak atau mau diletakkan dimana dengan visi misi Syam-Edy. Kalau hanya dibentuk tim lalu sawit ilegal lalu tiba-tiba diputihkan bisa saja, karena tidak ada panduan kebijakannya tidak dibuat," pungkasnya.     Sumber: cakaplah