PILIHAN
DPRD Bengkalis Kembali Undang Perusahaan di Kabupaten Bengkalis untuk Membahas Program CSR
BUALBUAL.com - Lintas komisi yang terdiri dari komisi 1 dan komisi 3 DPRD Bengkalis kembali undang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis untuk membahas CSR (Corporate Social Responcibility) dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa (10/03/2020).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Khairul Umam tersebut, Ketua Komisi I Zuhandi mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020. Sebagian perusahaan yang telah diundang saat itu setuju membantu pemerintah daerah melalui program CSR nya, khusus bantuan penanganan Karhutla.
“Kita berharap CSR perusahaan dapat bekerja sama dengan forum CSR yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kedepannya kita akan membuat Musrenbang antara desa dan perusahaan di Kabupaten Bengkalis untuk menyatukan program-program CSR perusahaan dan pemerintah daerah supaya berguna bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri, Dengan dana CSR dari perusahaan memungkinkan untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur daerah,” Jelas Ketua Zuhandi.
Ditambah oleh Ketua DPRD H. Khairul Umam bahwa bencana kabut asap akibat Karhutla adalah permasalahan serius, oleh sebab itu DPRD ingin merangkul semua stakeholder untuk melakukan pencegahan, karena menurut BMKG Kabupaten Bengkalis akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari tahun kemarin. Dari pihak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis juga tentunya akan menerima dampak dari Karhutla tersebut, sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan penanganan.
“Oleh sebab itu DPRD mengajak kepada seluruh pihak termasuk perusahaan untuk dapat memenuhi peralatan yang dibutuhkan untuk mengatasi Karhutla ini,” Tambahnya lagi.
Ia juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.
Menambahkan pernyataan ketua DPRD, Ketua Komisi III H. Adri menyampaikan bahwa CSR ini diharapkan tidak terbatas oleh sosial lingkungan saja, tetapi juga memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
“Kami paham bahwa sudah ada perusahaan yang telah melakukan CSR untuk masyarakat, namun tidak terdata dengan baik. Apabila program-program perusahaan tersebut didata dengan baik maka akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bengkalis,” Ujarnya.
Sementara itu, Surya Budiman Sekretaris Komisi III “Kami dari komisi III akan mendorong pemerintah daerah membangun program seperti yang ada di Batam, dimana ada website TJSP yang berisi program-program dari pemerintah daerah dan perusahaan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah program mana yang ingin dibantu oleh perusahaan,” Usulnya.
Selain itu, anggota komisi I Al Azmi dan Nanang Haryanto mendorong pemerintah daerah melalui Bappeda untuk mengakomodir perusahaan agar bisa membantu Kabupaten Bengkalis khususnya Karhutla, “DPRD memfasilitasi pertemuan ini untuk kebaikan bersama. Kepada perusahaan-perusahaan yang belum hadir akan dilakukan langkah pendekatan persuasif agar dapat tanggap terhadap permasalahan di Kabupaten Bengkalis ini,” Jelasnya lagi.
“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Bengkalis, karena jika hanya dari APBD tidak akan cukup. Jika kita kerjakan sama-sama maka masyarakat akan sangat terbantu”, Tegas Wakil Ketua Komisi I H. Arianto.
Perusahaan-perusahaan yang diundang saat itu setuju untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan memberikan bantuan peralatan penanganan Karhutla, dan beberapa perusahaan mengakui juga telah memberikan bantuan peralatan untuk penanganan Karhutla ini kepada masyarakat. (Adf/hms)

Berita Lainnya
Sudah Dua Tahun Dana Masjid Tidak Pernah Dianggarkan, DPRD Sebut Pemrov Riau Kacau
Putra Inhil Riau Abdul Wahid Resmi Menjabat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Hardianto: Ketua Komisi D DPRD Riau, Terkait 28 Pejabat Dinas PUPR Riau ingin mundur Pasca Kasus RTH, Gubri Harus Turun Tangan
Cen Sui Lan Minta Kemenhub Bantu Penerbangan Perintis
Komisi IV DPRD Bengkalis Minta Kejelasan Status Guru Kontrak dari Dana BOS
DPRD Lampura penuhi undangan BPK guna Penyerahan (LHP) 2019
Sudah Dua Tahun Dana Masjid Tidak Pernah Dianggarkan, DPRD Sebut Pemrov Riau Kacau
Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid Serahkan Bantuan Paket Mesin Kapal Nelayan Kab. Pelelawan
Milad Inhil ke-55, DPRD Gelar Rapat Paripurna dengan Terapkan Protokol Covid-19
Ketua DEPIPUS Baladika Pusat Hendrik L Karo Sekali, Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Septina Primawati MM Sebagai Ketua DPRD Riau
Bisa untuk Apa Saja? Rp65 Miliar untuk Plesiran DPRD Riau ke Luar Negeri!
Sofyan Siroj Abdul Wahab: Hasil Reses Anggota DPRD Yang Dianak-tirikan Pemprov Riau