BUALBUAL.com - Pengamat Pemerintahan, Tito Handoko, menilai wajar ada pihak yang menilai Gubernur Riau Syamsuar lamban dalam menangani permasalahan Covid-19 ini.

Dikatakan Tito, jika dibandingkan Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pemprov Riau tertinggal cukup jauh dalam hal kebijakan menyikapi persoalan Covid-19.

Keinginan untuk berjalan sendiri menjadi alasan menapa Pemprov Riau lamban dalam menangani Covid-19, dimana Gubernur belum bisa merangkul akademisi dan DPRD Riau.

"Kalau saya melihat, pak Syamsuar ini kurang dalam melakukan kajian. Harusnya dalam membuat kebijakan, secara akademis harus ada pertimbangan. Kajian ilmiah ini saya lihat belum ada," kata Dosen Fisipol UR ini, Minggu, 12 April 2020.

Padahal, jika dilakukan kajian holistik bersama akademisi, Syamsuar tidak akan gamang dalam membuat kebijakan. Sebab, dari kajian ini akan lahir solusi jangka panjang dan jangka pendek penanganan Covid-19.

Selain itu, dalam menjalin hubungan dengan mitranya di DPRD Riau, Gubernur Riau dinilai Tito juga kurang merangkul. Harusnya, Gubernur bisa berdiskusi dengan DPRD Riau secara kelembagaan, bukan secara parsial.

"DPRD itu kan perpanjangan tangan publik. DPRD bisa menyampaikan keluh kesah publik, menyampaikan keluhan secara kelembagaan, bukan dari fraksi-fraksi. Kalau semua sudah berjumpa pasti akan ketahuan dimana masalahnya, apalagi ini akan ada pergeseran pagu anggaran. Makanya duduk bersama ini penting," tuturnya.

Disamping itu, komunikasi intens dengan TNI/Polri juga harus tetap dijaga dan ditingkatkan, karena bagaimanapun setiap kebijakan pasti akan melibatkan instansi pengamanan, apalagi jika nantinya ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau kita melihat Jabar, Jateng dan DKI Jakarta itu, mereka sudah menyiapkan kajian sedari awal virus ini baru mulai menyebar. Pemda ini bagaimanapun harus punya inisiatif sendiri, tidak bisa menunggu perintah dari pusat saja," tutupnya.