BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi Riau bersama Unsur Forkopimda Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) melalui Video Converence dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama Unsur Forkopimda Kabupaten/ Kota, Senin (11/1/2021).

Dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau, H Edy Natar Nasution SIP, pertemuan virtual ini membahas tentang kondisi terkini kasus Covid-19 serta rencana vaksinasi. 

Edy Natar memaparkan konfirmasi kasus Covid-19 hingga tanggal 10 Januari 2021. Secara global terdata 90.059.476 kasus positif, 64.454.248 (71,56%) sembuh, dan jumlah kematian mencapai 1.933.641 (2,14 %). Sementara data terkonfirmasi Nasional berjumlah 828.026 (0,91%), pasien sembuh 681.024 (82,24%), dan jumlah kematian mencapai 24.129 (2,91%).

Adapun 10 Provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, Banten, dan Bali.

Untuk update Covid-19 di Provinsi Riau berdasarkan rekap data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai 10 Januari 2021 jam 16:34:33 WIB, spesimen berjumlah 203.829 jiwa, dan jumlah suspek 64.173 jiwa.

5 Kabupaten/ Kota dengan kasus Covid-19 terbanyak di Provinsi Riau dari Bunlam Maret 2020-10 Januari 2021 yaitu Pekanbaru, Dumai, Kampar, Siak, dan Bengkalis.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menginformasikan arahan dari Presiden RI pada kegiatan Rakoor Penanganan Covid-19 terkait pelaksanaan vaksin beberapa waktu lalu, yakni vaksinasi akan dimulai tanggal 13 Januari 2021 setelah ada izin BPOM penggunaan darurat/ emergency use authorization.

“Vaksinasi diharapkan selesai dalam 1 tahun. Presiden mengharapkan penyampaian tentang vaksin kepada masyarakat harus hati-hati agar tidak terkesan memaksa untuk mencapai target, dan vaksin ini wajib sesuai dengan UU Wabah Nomor 4 Tahun 1984,” terang Wakil Gubernur.

Presiden telah mengeluarkan 5 instruksi terbaru untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara Nasional, di antaranya:
1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Menteri Keuangan agar memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapatkan vaksin Covid-19, tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menerapkan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Gubernur juga menyampaikan mengenai kesiapan vaksinasi di Provinsi Riau. Disebutkannya persiapan 236 puskesmas sebagai pusat layanan vaksin sudah terinput di aplikasi PCare, sebanyak 708 vaksinator sudah dilatih, vaksin tahap 1 diterima tanggal 5 Januari 2021 sebanyak 20.000 dosis, serta kesiapan sarana rantai dingin 265 Cold Chain, 16 Kulkas dan 235 Cold Box.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur meminta agar Pemkab/ Pemkot melakukan koordinasi dengan PLN untuk ketersediaan listrik agar ruang pendingin tempat penyimpanan vaksin aman.

Sedangkan Bupati Inhil, Drs HM Wardan melaporkan jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin berjumlah 3.671 jiwa dan masyarakat lebih kurang 600.000 jiwa.

"Fasilitas pelayanan kesehatan untuk vaksinasi ada 35 tempat se-Indragiri Hilir, kami juga sudah melakukan persiapan pendistribusian APD, BHP, dan logistik lainnya. selain itu, kami sudah melakukan pelatihan vaksinator, dan penginputan data sudah 70 persen didata masyarakat yang akan divaksinasi. Jika vaksin sudah didistribusikan, kami siap melaksanakannya," urai Bupati.

Bupati juga menginformasikan bahwa Pemkab Inhil bersama Unsur Forkopimda dan pihak-pihak terkait selalu melaksanakan patroli penegakan disiplin serta rapat koordinasi, sampai kecamatan hingga desa.

"Kami tetap melakukan pendisiplinan diri, keluarga, dan masyarakat tentang protokol kesehatan, kami berkomitemen bersama membasmi dan menekan penyebaran Covid-19 ini," pungkasnya.

Usai Rapat dengan Gubernur, Bupati bersama Unsur Forkopimda dan Kepala OPD yang hadir di Ruang Multimedia Diskominfo PS Inhil melakukan diskusi internal.