BUALBUAL.com - Di tengah berbagai persoalan yang belum tuntas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), muncul wacana baru terkait alokasi anggaran daerah. Mulai dari keterbatasan dana untuk pembenahan sektor perkebunan, pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat, sederet tantangan itu masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.

Namun di sisi lain, Pemkab Inhil memunculkan rencana kebijakan baru melalui pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Dari total pinjaman tersebut, salah satu program yang disebut sebagai prioritas adalah pembangunan fisik atau infrastruktur.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, salah satu kegiatan yang masuk dalam wacana itu adalah rehabilitasi Kantor Bupati Inhil dengan nilai anggaran sekitar Rp5 miliar.

Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa usulan rehab kantor bupati memang dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2026 yang sudah disampaikan ke DPRD Inhil.

“Benar, dalam rancangan KUA-PPAS 2026 terdapat usulan kegiatan rehabilitasi kantor bupati yang pembiayaannya direncanakan melalui pinjaman daerah,” ujar Sekda Tantawi Jauhari melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/11/2025).

Ia menambahkan, usulan tersebut masih menunggu pembahasan resmi bersama DPRD Inhil.

“Semua usulan dalam KUA-PPAS akan digodok di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Disetujui atau tidak, kita menunggu hasil akhir pembahasannya,” sambung Tantawi.

Sementara itu, kondisi Inhil saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak janji pembangunan—termasuk yang pernah disampaikan Bupati H. Herman saat Pilkada—masih menunggu realisasi. Salah satunya adalah perbaikan tanggul untuk melindungi kebun kelapa masyarakat.

Tercatat 197 desa sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapa. Tidak sedikit petani mengeluhkan kebunnya terendam, hingga buah kelapa rusak akibat hama, dan berharap pemerintah dapat membangun lebih banyak tanggul melalui APBD.

Namun, di tengah kebutuhan mendesak itu, rencana rehabilitasi kantor bupati senilai Rp5 miliar justru menjadi sorotan publik.

Ketua Komisi II DPRD Inhil dari Fraksi PDI Perjuangan, Samino, ketika ditanya soal usulan pembangunan tanggul kelapa di 197 desa, memilih tidak memberikan komentar, meski komisi yang dipimpinnya menangani sektor ekonomi dan keuangan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan terkait isu ini.