BUALBUAL.com - Dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur pada Sektor Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati Inhil Bapak H.M. Wardan mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat pada Jum’at (12/3/2021). Kujungan tersebut diterima oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan RI Bapak DR. Umar Aris, SH, MM, MH diruang kerjanya.

Tampak hadir juga dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah Kab. Inhil Bapak H. Afrizal bersama beberapa Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil diantaranya Kadis Perhubungan, Kadisperindag, Kabid Aset BPKAD, Kabid Sarpras Perhubungan dan Direktur BUMD Kelapa Inhil Gemilang (KIG).

Bupati Inhil saat Ekpose di ruang Kerja Kepala Litbang Kementrian Perhubungan Bapak DR. Umar Aris, SH, MM, MH (Foto ; Prokopim Inhil)
Pada kunjungan tersebut, Bupati Inhil memanfaatkan momentum dengan melakukan Ekspose terkait Infrastruktur Perhubungan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan memprioritaskan pada peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, serta Bandar Udara Tempuling.

“Alhamdulillah apa yang kita usulkan disambut baik oleh Pihak Kementerian dan akan menjadikannya dalam agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Ada 3 Usulan Prioritas Sektor Perhubungan yang kita sampaikan tadi yakni Peningkatan Infrastruktur dan Pengaktifan Penuh Pelabuhan Parit 21 Tembilahan dan Pelabuhan Samudera Kuala Enok yang Alhamdulillah sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dan nantinya apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Gerbang Masuk bagi Pengembangan Kawasan Ekonomi Riau Bagian Selatan akan segera terwujud” ungkap Wardan.

Ditambahkan oleh Wardan, bahwa selain Pelabuhan juga disampaikan usulan peningkatan Bandar Udara Tempuling sebagai akses keluar dan masuk Kabupaten Indragiri Hilir melalui Jalur Udara.

“Selain Pelabuhan sebagai akses laut, kita usulkan juga peningkatan infrastruktur Bandar Udara Tempuling sebagai pintu masuk dan keluar Indragiri Hilir dari jalur udara, dan mulai Tahun 2021 ini segala kewenangan terkait Bandara Tempuling merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan RI”, jelas Bupati 2 priode ini.

Bupati Inhil berharap agar upaya yang dilakukannya ini bersama-sama dengan unsur Perangkat Daerah Kab Inhil, dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai informasi beberapa hari yang lalu di Tembilahan, Bupati Inhil juga telah menyampaikan ekspose dan proposal terkait usulan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Pemerintah Pusat pada acara Kunjungan Kerja Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Bapak H. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si dan Anggota DPR RI Komisi V Bapak H. Syahrul Aidi Maazad, LC.MA berserta 4 (empat) Kepala Balai Kementerian PUPR RI.