BUALBUAL.com - Terkait informasi adanya daerah Indragiri Hilir (Inhil) yang masuk didaftar 5 Kabupaten atau Kota tidak menyalurkan bantuan BPNT dan PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tidak benar bahwa tidak ada yang tidak disalurkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadis Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Arifin saat dikonfirmasi awak media melalui via WhatsApp.

Menurutnya Bantuan BPNT dan PKH bukan tidak disalurkan, tetap ada penyaluran. Kata Kadis Dinsos alasannya adalah karena ada beberapa kendala pada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga tidak terbayarkan.

"Bukan tidak menyaluran, penyaluran tetap ada, hanya saja ada sebagian KPM yang tidak terbayarkan. karena ada beberapa kendala, itu yg di pertanyakan ibu Mentri Sosial tadi," Jawab Arifin, Selasa (31/8/2021) Siang.

Ditambahkan Arifin bahwa kendala yang terjadi sehingga sebagai KPM yang tidak tersalurkan, tidak hanya di Kabupaten Indragiri Hilir saja, bahkan se provinsi Riau juga mengalami hal serupa.

"Masalahnya hampir se Riau, antara lain ada saat jadwal penyaluran KPM nya yang tidak datang karena berbagai alasan, Kartu yan rusak, Terblokir pada saat transaksi KPM lupa, Pin mencoba berulang kali dengan pin yang salah sehingga berdampak kartunya terblokir, jauhnya jarak alamat KPM dengan tempat distribusi sehingga KPM berat / enggan untuk mengambilnya, KPM yang belum terima buku / kartu," jelas Arifin.

Pada pemberitaan sebelumnya, 5 Kabupaten Kota di Riau yang masuk pada daftar tidak ada transaksi dan distribusi BPNT dan PHK diantaranya, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar.

Dikutip dari Riaupos.Jawapos.com, Untuk diketahui, dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.