BUALBUAL.com - Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin langsung Rapat Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR RI di Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Rabu (3/11) petang. 

Tampak hadir Anggota DPR RI Hj. Melani Leimena Suharli, Stah Ahli Mendagri bidang Hukum dan Kesatuan Eko Prastianto Purnomo Putro, Direktur Pengendalian dan Penggunaan TKA Kemenakertrans RI Haryanto, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Syamsul Bahrum, Direktur SSPP Kawasan Amerika Pasific BP2MI Servulus Bobo Riti beserta Satgas Covid-19 Provinsi Kepri. 

Gubernur Ansar di awal pemaparannya menjelaskan tentang gambaran umum perkembangan Covid-19 di Kepri yang sampai hari ini mencapai 53.848 orang terkonfirmasi positif. Untuk kasus aktif yang sedang ditangani sekarang hanya tersisa 21 orang. 

"PMI juga punya kaitan erat dengan penanganan Covd-19, jadi setiap hari kita punya kontribusi menurunkan kasus aktif 3 orang, mudah-mudahan 21 orang ini dalam seminggu kedepan bisa berakhir," jelasnya. 

Bersamaan itu, Gubernur Ansar juga memaparkan data konfirmasi Covid-19 PMI yang masuk lewat Kepri dari Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 dengan katagori PMI Rekalibrasi, PMI Deportasi, PMI Repatriasi. 

"Di tahun 2020 PMI yang terkomfirmasi Covid-19 keseluruhan 302 orang yang terdeteksi, yang tak terdeteksi kita belum tahu. Nah setelah kita tertibkan benar-benar di tahun 2021 terkomfirmasi positif berjumlah 2.179 orang, yang ditangani oleh Satgassus Penanganan PMI, RPTC Tanjungpinang dan BP2MI Tanjungpinang," terangnya. 

Jumlah PMI yang tercatat dalam data perlintasan berjumlah 93.855 orang yang terbagi atas 60.160 orang pada tahun 2020 dari Singapura dan Malaysia, ditambah 33.695 orang pada tahun 2021 ini. 

"Nah, PMI yang saat ini masih kita tangani dikarantina sampai 30 Oktober ada 892 orang yang tersebar di RSKI Galang, Rusun BP Batam, Rusin Pemko Batam, Rusun Pemko Putra Jaya, Shelter P4TKI Batam Kota dan Karantina Mandiri serta hotel-hotel yang kita rekomendasikan," lanjut Gubernur lagi. 

Untuk penanganan PMI yang lebih efektif, Gubernur Ansar sudah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan dan menunjuk Danrem 033 Wirapratama sebagai Ketua Pelaksana. 

"Ini setiap hari berganti, karena setiap hari PMI masuk rata-rata 150 orang. Jadi memang ini harus kita tangani, dan sumber pembiayaan ini lah menjadi beban kita karena prosesnya dipusat lama menjadikan tagihan pembiayaan banyak apalagi kita menggunakan vendor-vendor UMKM," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Pengawas PPMI DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi Provinsi Kepulauan Riau yang satu-satunya Provinsi luar Jawa yang sungguh-sungguh dan kelihatan betul serius menangani pandemi Covid-19. 

"Tadi kami berbangga dan secara khusus bertepuk tangan, karena saya dari awal melihat tidak banyak daerah yang mempunyai potensi dan mau mengeluarkan energinya untuk bisa menangani pandemi dengan baik," ucap Melki. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 9 ini mengatakan kunjungan ini sebagai bagian fungsi pengawasan DPR RI dalam rangka memastikan berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Ini bisa kita cari solusi-solusi dalam rangka untuk memastikan bahwa penempatan dan pengiriman PMI dan masa pandemi saat ini bisa kita tangani dengan baik," kata Melki. 

Melki juga menyampaikan informasi yang diterimanya soal akan pulangnya 40 ribu PMI dalam waktu dekat yang diantaranya ada 5 ribuan yang  dideportasi. 

"Ini akan menimbulkan persoalan yang harus kita sama-sama carikan solusinya, tentu ini harus jadi atensi kita bersama dalam rangka menangani PMI  terutama melalui Batam dan Tanjungpinang," katanya. 

Dalam kesempatan itu juga, Anggota DPR RI M. Yahya Zaini menyebutkan, orang Indonesia yang tinggal diluar negeri yang termasuk PMI berjumlah 9 juta orang, tetapi yang terlapor kepada BP2MI hanya  sekitar 3,1 juta. Artinya potensi devisa dari PMI bisa sangat banyak yang bila dihitung mencapai 159 triliyun. 

"Bayangkan kontribusi PMI kita sangat besar nomor dua setelah migas, dimana potensi ini memberikan sumbangan devisa bagi negara tapi perlakuan kita terhadap PMI belum sesuai dan belum seimbang dengan kontribusi yang diberikan," sebut Yahya Zaini. 

Karena itu, BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah dan semua stakeholder terkait harus mampu memastikan kepulangan PMI ditangani dengan kontrol dan pengawasan yang ketat namun tetap humanis.