BUALBUAL.com - Dandim beserta jajaran kodim 0619/Purwakarta sangat mendukung upaya penertiban Kolam Jaring Apung (KJA) danau Jatiluhur yang menjadi prioritas pemerintah bersama sama dengan Satgas Citarum subsektor 14 di Istora Jatiluhur Valley Resort Jln. Ir. H. Juanda Desa Jatimekar kecamatan Jatiluhur, Rabu (30/11).

Kegiatan ini dinamai Kick Off penertiban kolam jaring apung (KJA) danau Jatiluhur, Dandim 0619/Purwakarta Letkol Arm Andi Achmad Afandi menyampaikan bahwa kegiatan Kick Off penertiban kolam jaring apung (KJA) danau Jatiluhur sebagai upaya dalam penertiban KJA dan membutuhkan dukungan guna mencapai target.

"Ini kegiatannya baik dan perlu didukung sebagai upaya penertiban KJA serta perlunya adanya kolaborasi dengan semua pihak," ucapnya.

Adapun Bentuk Kolaborasi tersebut tampak hadir Sekda Purwakarta Norman Nugraha, Kepala Kejari Purwakarta Rohayatie, Dandim 0619/Purwakarta Letkol Arm Andi Achmad Afandi, Dansektor 14 Kol. Inf Abdulah, Danramil 1905/Jatiluhur Kpt. Arm Deni Kristian, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan dan Budaya Kementrian Maritim dan Investasi M. Rahmat Mulyanto, serta pejabat yang diundang.

Sementara ditempat yang sama, Kadiv SDA PJT II Heri Prahmadianto mengatakan dalam sambutannya PJT 2 berupaya dalam sinergitas dalam Pembinaan Alih Usaha penertiban KJA serta pengurangan jumlah KJA Penertiban KJA serta Pengurangan jumlah KJA.

Seperti halnya statement Presiden mengenai percepatan pembersihan lingkungan Citarum harum tertuang pada PP nomor 19 tahun 2018 dan Permenkomarves nomor 8 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Percepatan Citarum Harum.

"Aturan itu harus diimplementasikan, selain itu salah satu penghasil ikan di jawa barat ada di cirata, jatiluhur, saguling dengan menyumbang 1,2 juta ton di jawa barat," ungkapnya.

selanjutnya, Penyebab kematian masal itu sering terjadi di Jatiluhur, diakibatkan oleh perubahan iklim dan juga penggunaan pakan kimia, salah satu caranya adalah dengan pengurangan jumlah KJA.

"Peningkatan mutu air di daerah Jatiluhur juga tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur 660.31.kep/2019 yang harus mendukung adanya menjadi 11.138 petak," tuturnya.

Dijelaskan dia, sensus pada tahun 2022 ada sekitar 28.000, kemudian target pada saat ini harus berkurang 3/4 nya yakni sekitar 22.200 petak dan ini perlu dukungan semua.

"Sejumlah 4.950 orang telah diberikan bimbingan alih usaha oleh dinas kelautan dan perikanan beserta PJT II," imbuhnya.

Asisten Dirjen Pengembangan Kemenko marves M. Rahmat Mulyanto juga menyampaikan bahwa pengurangan KJA ini harus dilakukan guna keberlangsungan lingkungan hidup kedepannya.

"Tahun depan akan mulai pendataan mengenai KJA di setiap wilayah di Jawa Barat, dan kita akan benahi perijinan KJA terkait ini agar tetap tertib dan sesuai kaidah yang diharapkan," jelas dia.

Dia menjelaskan, dengan sedikit sedikit meskipun 11.000an KJA yang akan dikurangi, ini bukan untuk membasmi ini demi keberlangsungan dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, kegiatan itu juga dihadiri 100 orang pada pukul 10.00 WIB. Untuk penertiban KJA, sementara hasil pencapaian 1.720 petak sampai saat ini dalam 2 hari untuk tiap harinya ada 100 petak.