BUALBUAL.com - Persoalan dualisme kepemimpinan menjadi tantangan serius bagi Kepengurusan Partai Gerindra di Rokan Hulu (Rohul) menjelang pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum. Sebelumnya, kendali partai dengan lambang kepala garuda di wilayah ini dipegang oleh Budiman Lubis.

Namun, pekan lalu, mantan ketua Sukiman diumumkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai Ketua DPC Gerindra Rokan Hulu. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Budiman Lubis juga tetap merasa sah karena telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari DPP.

Menyikapi situasi ini, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Firdaus, mengungkapkan bahwa klaim-klaim kepemimpinan akan diselesaikan berdasarkan data yang diakui oleh DPP melalui aplikasi Silon yang ada di KPU.

"Fokuslah pada data yang terdaftar di Silon, yaitu data yang diakui secara resmi oleh DPP. Data ini akan memperlihatkan pengurus mana yang diakui secara sah oleh DPP," jelas Firdaus pada Selasa (8/8/2023).

Situasi bergejolak di Partai Gerindra di Provinsi Riau terus berlanjut. Berbagai peristiwa telah terjadi, mulai dari perpindahan beberapa kader yang kini menjabat sebagai legislator hingga pertarungan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan di tingkat daerah.

Contohnya, Aulia, seorang kader partai, dilaporkan pindah partai untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Kader lainnya, Taufik Arrahman, telah bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di Kota Pekanbaru, Fatullah, yang sebelumnya menjabat di DPRD Pekanbaru mewakili Partai Gerindra, kabarnya juga berpindah ke Partai Demokrat.

Selain banyaknya kader yang berpindah partai, pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan di Partai Gerindra Rokan Hulu (Rohul) masih berlanjut. Setelah peristiwa 'penggulingan' terhadap Budiman Lubis oleh Sukiman beberapa waktu lalu, kini posisi Ketua Gerindra Rohul kembali ke Sukiman.

Melihat situasi tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin, mengungkapkan bahwa dinamika dalam partai politik umumnya menggambarkan pertarungan sengit dalam merebut kekuasaan dengan memanfaatkan segala jenis kekuatan yang tersedia.

"Hal ini terjadi di berbagai partai, bukan hanya di Partai Gerindra, tetapi juga di hampir seluruh partai saat ini. Dalam tahap awal, hal ini bahkan telah melanggar prinsip demokrasi, termasuk pelanggaran terhadap AD/ART, pengambilalihan jabatan partai secara paksa, yang semuanya berdampak pada perubahan dalam kepentingan internal partai, pergeseran posisi di dalam partai, dan dalam beberapa kasus, bahkan perubahan anggota parlemen secara paksa," jelas Panca pada Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, Panca mengamati bahwa perbedaan dalam orientasi kepentingan politik juga menjadi pemicu dari perselisihan internal, yang bisa mengakibatkan perubahan kepemimpinan, baik di partai maupun di lembaga legislatif.

"Dalam pandangan ini, kita dapat menggunakannya sebagai landasan analisis terkait 'penggulingan' Sukiman (beberapa waktu lalu) dari posisi Ketua DPD Gerindra Rohul. Saya percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sukiman mungkin dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan partai di tingkat provinsi, atau mungkin sebagai upaya perlawanan terhadap usaha untuk merebut posisi di partai, di lembaga legislatif, atau bahkan di tingkat kepemimpinan daerah," lanjut Panca.

Panca juga menegaskan bahwa situasi ini membawa dampak yang sangat luas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi para kader Gerindra. "Dampaknya sangat meluas, dan oleh karena itu, saya meyakini bahwa banyaknya kader Gerindra yang mengundurkan diri juga dapat disebabkan oleh rasa tidak nyaman mereka dalam menghadapi dinamika politik saat ini, terutama dalam persiapan menuju kontestasi politik pada tahun 2024," tambah Panca.