BUALBUAL.com - Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa partainya menolak penunjukan Gubernur oleh Presiden sebagaimana tertera dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Masyarakat harus dilibatkan dalam urusan politik dan demokrasi. Terlebih dengan berpindahnya ibu kota negara, ada ruang yang lebih cukup untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan," kata Saleh di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Sehingga, tekan Saleh, pemilihan gubernur harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain itu, lanjut Saleh, para walikota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain, termasuk pemilihan anggota legislatif.

Menurutnya hal itu diperlukan supaya hak-hak demokrasi masyarakat dapat disalurkan dengan baik.

"Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik," kata Saleh.

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar persoalan ini dikaji terlebih dahulu secara serius dan mendalam. Bahkan, tekan dia, para ahli dari berbagai bidang harus memberikan masukan dan pandangan. Sehingga tidak ada persoalan sosiologis, ekonomi, budaya, dan politik yang muncul di kemudian hari.

"Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan. Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya," kata Saleh.

Karena itu, agar pembahasan selanjutnya lebih komprehensif, PAN mendorong partisipasi publik untuk dibuka seluas-luasnya.

"Kota Jakarta merupakan milik semua, sehingga siapa pun boleh memberi masukan, baik langsung maupun tidak langsung," pungkasnya.