BUALBUAL.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kembali menggelar Rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau untuk Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis disorot oleh anggota dewan, termasuk Fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, H.M. Sumardany Zirnata, ST., M.Sc

Fraksi Demokrat menilai masih banyak permasalahan di tubuh Pemerintah Provinsi Riau yang belum tertangani dengan baik. Mereka menyoroti aspek ekonomi, pendapatan daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga permasalahan infrastruktur yang membebani masyarakat.

Ekonomi Riau Mengalami Perlambatan

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menyampaikan kekhawatiran atas laju pertumbuhan ekonomi daerah yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data LKPJ, pertumbuhan ekonomi Riau pada 2024 hanya mencapai 3,52%, lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya.

“Tren ini menunjukkan bahwa daya dorong APBD terhadap ekonomi masyarakat belum optimal. Pemerintah harus segera merumuskan strategi yang bisa membuka peluang kerja dan memperkuat sektor produktif,” ungkap Sumardany.

Pendapatan Tidak Sesuai Target

Sorotan juga diarahkan pada sektor pendapatan daerah yang tidak mencapai target. Fraksi Demokrat mencatat realisasi pendapatan daerah hanya sebesar Rp9,49 triliun, jauh dari target sebesar Rp11,12 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak fiskal di tahun berikutnya.

“Pemprov harus segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi tunda bayar dan menghitung ulang postur anggaran tahun depan,” tegasnya.

BUMD Perlu Dievaluasi Menyeluruh

Kinerja BUMD juga mendapat perhatian khusus. Menurut Demokrat, sejumlah BUMD tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan dan perlu ditinjau kembali efektivitasnya dalam mendukung pendapatan asli daerah.

“Kami mendesak agar Gubernur tidak ragu untuk melakukan evaluasi bahkan restrukturisasi jika diperlukan, demi efisiensi dan hasil yang lebih nyata,” tambah Sumardany.

Kerusakan Jalan Jadi Sorotan Rutin

Persoalan jalan rusak yang belum kunjung ditangani juga kembali mencuat. Fraksi Demokrat menyayangkan lambannya perbaikan infrastruktur jalan yang setiap tahun selalu masuk dalam agenda pembahasan, namun progresnya minim.

“Kami ingin ada solusi konkret, bukan hanya janji. Dibutuhkan koordinasi lintas pemerintah agar pembangunan infrastruktur jalan bisa segera dirasakan masyarakat,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat mengakhiri pandangannya dengan menegaskan bahwa semua kritik dan saran yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

“Kami ingin melihat pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Sumardany.