BUALBUAL.com - Gebrakan lingkungan yang diusung Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dalam 100 hari masa kepemimpinannya tak hanya mendapat sorotan nasional, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. 18/06/25

Melalui program andalan bertajuk "Riau for Green", Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapatkan kehormatan untuk menghadiri forum investasi dan kolaborasi REDD+ yang diselenggarakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) di London, Inggris.

Forum internasional bertajuk "Peluang Investasi REDD+: Meja Bundar Penawaran dan Permintaan, Kewirausahaan" itu akan berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2025, bertempat di The Lookout, 8 Bishopsgate, London.

Menariknya, seluruh pembiayaan keberangkatan Gubri beserta jajaran ditanggung sepenuhnya oleh UNEP, tanpa menggunakan dana APBD Provinsi Riau.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embi Yarman, menyampaikan bahwa program "Riau for Green" merupakan inisiatif daerah yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, khususnya dalam upaya menurunkan emisi karbon.

“Riau memiliki posisi strategis di tingkat global. Sekitar 64 persen wilayah daratannya merupakan lahan gambut, dan 51 persen dari total gambut Pulau Sumatera berada di Riau. Ini menjadi potensi besar bagi penyerapan karbon dunia,” ujar Embi.

Ia menjelaskan bahwa lahan gambut yang sehat mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Namun, apabila rusak atau terbakar, justru akan menjadi sumber emisi karbon yang signifikan, memperburuk dampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, katanya, kolaborasi internasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem gambut sekaligus memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Keikutsertaan Gubri di forum ini merupakan bentuk nyata dari semangat ‘menjemput bola’ dalam membuka akses pendanaan global. Salah satu targetnya adalah memperkuat skema REDD+ di tingkat lokal melalui kerja sama internasional yang berpotensi mendatangkan pembiayaan sebesar USD 30 juta atau setara Rp492 miliar,” jelas Embi.

Dana tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, restorasi ekosistem, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berbasis kinerja.

Lebih lanjut, Pemprov Riau juga membawa misi strategis untuk memperkuat arsitektur REDD+, mencakup rencana aksi daerah, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta mekanisme pembagian manfaat (Benefit Sharing Mechanism/BSM) yang adil dan transparan.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen Gubernur Wahid dalam mencari solusi inovatif atas tantangan pembangunan, tetapi juga menjadi bukti bahwa agenda lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dari daerah bisa bersuara di panggung global.

Dengan partisipasi ini, diharapkan akan terbangun skema investasi hijau berkelanjutan dan pembiayaan berbasis kinerja yang berdampak langsung bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

“Semua biaya kegiatan ditanggung oleh pihak UNEP, tanpa menggunakan anggaran Pemprov Riau,” tegas Embi.

Jika ingin saya bantu versi rilis ini dalam bahasa Inggris atau ringkasannya untuk media sosial/infografis, saya siap bantu.