BUALBUAL.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pekanbaru melalui Ketua Umum, Ogi Saputra, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan anggaran pengadaan dan pencetakan kalender di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2026 yang nilainya mencapai Rp1.447.170.881.

Menurut Ogi Saputra, angka tersebut sangat fantastis dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius terhadap berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

“Anggaran hampir Rp1,5 miliar hanya untuk kebutuhan kalender adalah sesuatu yang sulit diterima akal sehat publik. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan kebijakan anggaran daerah terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tegas Ogi.

Ogi menilai belanja tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait volume kebutuhan, distribusi penggunaan, dasar perhitungan anggaran, serta urgensi pengadaan hingga nilainya mencapai miliaran rupiah.

Lebih lanjut, Ogi Saputra juga menyoroti fakta bahwa seluruh paket kegiatan tersebut dikerjakan oleh penyedia yang sama, yakni CV Anton Natuna, yang memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan dan prinsip transparansi dalam proses penunjukan penyedia jasa.

“Ketika seluruh paket berada pada satu penyedia yang sama, publik berhak mempertanyakan apakah prosesnya telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat,” lanjutnya.

Ogi Saputra menegaskan bahwa situasi ini menjadi semakin sensitif karena dilakukan saat Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru masih berada dalam sorotan publik terkait proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Di tengah kepercayaan publik yang sedang diuji akibat perkara hukum yang masih bergulir, seharusnya setiap kebijakan anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, bukan justru memunculkan polemik baru,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal transparansi anggaran, GMNI Cabang Pekanbaru secara tegas menuntut DPRD Kota Pekanbaru untuk membuka secara transparan rincian pengadaan, pencetakan, distribusi, serta spesifikasi teknis kalender tersebut kepada publik.

Ogi Saputra memberikan batas waktu 3 x 24 jam sejak pernyataan ini disampaikan. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada penjelasan resmi yang diberikan kepada publik, maka GMNI Cabang Pekanbaru menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Pekanbaru sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol sosial terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan.

“Ini bukan sekadar kritik, ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Jika tidak ada keterbukaan, maka kami akan turun ke jalan,” tegas Ogi Saputra.

Ogi Saputra menegaskan bahwa uang rakyat harus digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan untuk belanja yang menimbulkan kecurigaan publik.