BUALBUAL.com - Di tengah kejenuhan sebagian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur kampung yang masih memprihatinkan, harapan justru datang dari tangan anak muda melalui aksi sosial yang dilakukan secara mandiri.

Salah satunya hadir dari sosok konten kreator TikTok, Ayu Otoh, bersama suaminya. Keduanya memang bukan asli putra-putri Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun memiliki kerabat dan keluarga dekat di wilayah tersebut. Ayu dan suaminya berasal dari Desa Bente, yang juga berada di Kecamatan Mandah.

Kehadiran mereka di Dusun II Teluk Terentang, Desa Pelanduk, membawa manfaat bagi masyarakat. Melalui media sosial dan kepercayaan para donatur, Ayu bersama suami membuka donasi untuk membantu pembangunan jalan menuju masjid.

Penggalangan donasi tersebut dimulai sejak 15 Juli 2026. Hingga kini, dana yang terkumpul telah mencapai hampir Rp60 juta lebih, dan sekitar 250 meter jalan telah berhasil dikerjakan.

Jalan tersebut bukan sekadar akses menuju rumah ibadah. Bagi masyarakat, jalan itu merupakan jalur penting untuk aktivitas sehari-hari, termasuk akses anak-anak menuju sekolah, akses masyarakat menuju kebun serta menunjang kegiatan ekonomi warga.

Kondisinya sebelumnya cukup memprihatinkan, terutama ketika hujan turun dan air pasang dalam. Jalan berubah menjadi becek sehingga sulit dilalui. Bahkan, ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan, kondisi jalan menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi masyarakat.

Sebelum adanya gerakan donasi tersebut, Kepala Dusun Sahlan bersama Bahrudin selaku Rukun Wilayah (RW) setempat sebenarnya telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.

Masyarakat dikumpulkan untuk melakukan iuran sebesar Rp50 ribu per kepala keluarga setiap bulan. Dari swadaya tersebut, pembangunan sempat berjalan sekitar 50 meter.

Namun, keterbatasan biaya membuat pengerjaan akhirnya terhenti. Kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, ditambah harga kelapa yang mengalami penurunan sebagai salah satu sumber mata pencaharian warga, membuat kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan menjadi terbatas.

Di tengah kondisi tersebut, Ayu Otoh dan suaminya mencoba hadir.

Mereka rela meluangkan waktu untuk datang ke desa tetangga dan ikut menggerakkan penggalangan donasi. Bahkan, aktivitas tersebut tetap dilakukan di tengah kesibukan mengurus anak yang masih kecil. Salah satu anak mereka masih duduk di sekolah dasar dan terkadang harus dititipkan kepada neneknya.

Bagi masyarakat Desa Pelanduk, kehadiran Ayu dan suaminya menjadi sebuah harapan baru.

Antusiasme warga terlihat ketika bahan material hasil donasi para dermawan mulai datang. Masyarakat kembali bergotong royong mengerjakan pembangunan jalan tersebut.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa di era digital, generasi muda tidak hanya bisa dikenal melalui konten hiburan. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk menggerakkan kepedulian dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, sosok konten kreator asal Kecamatan Mandah lainnya, Fahro Rozi dan Ario Permatasari, juga melakukan berbagai kegiatan sosial melalui penggalangan donasi. Keduanya telah membantu pembangunan belasan rumah serta ratusan meter jalan melalui dukungan para dermawan.

Dari tangan para konten kreator tersebut, sebagian masyarakat melihat adanya ruang baru untuk menyampaikan persoalan dan menggalang kepedulian publik.

Namun, gerakan masyarakat dan para konten kreator ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk singgungan terhadap pemerintah.

Justru muncul sebuah pertanyaan yang patut menjadi bahan renungan bersama: siapa sebenarnya yang paling berhak menentukan prioritas pembangunan daerah?

Masyarakat tentu memahami bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk adanya kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat dan keterbatasan dana desa.

Karena itu, masyarakat tidak hanya berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara instan. Namun, mereka juga berharap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Seperti yang pernah disampaikan Mas Wahyudi Askar dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, persoalan pembangunan daerah pada akhirnya kembali kepada bagaimana pemimpin menentukan prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

"Siapa yang berhak menentukan pembangunan daerah?" menjadi pertanyaan yang kini kembali mengemuka dari masyarakat.

Hedi B., salah seorang pemuda, berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Kami para pemuda berharap pemimpin bisa menjadi role model. Sebab, kekacauan fiskal ini pada akhirnya akan berdampak kepada kami, generasi muda yang akan menjadi penerus negeri ini," pungkasnya.