Bualbual.com - Jakarta - Bareskrim Mabes Polri kembali berhasil mengungkap perdagangan manusia. Kali ini terjadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Gilanya, kasus ini bukan seperti prostitusi kebanyakan, seorang muncikari menjual wanita kepada pria hidung belang. Kini, perdagangan manusia dilakukan antar sesama jenis, antar sesama pria. Mirisnya, korban pedagangan manusia anak-anak lelaki yang masih di bawah umur. Virus gay sudah semakin merajalela di Indonesia. Bukan kali ini saja kasus pelecehan seksual antar sesama jenis terjadi. Sudah sering kita dengar kasus pria cabuli anak di bawah umur. Sebut saja Emon, Robot Gedek, Babeh Baiquni, pelaku kejahatan seksual memakan banyak korban. Namun sekarang, sudah merambah ke bisnis prostitusi anak di bawah umur untuk dijajakan ke kaum homoseksual. Tim Subdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang mengungkap kasus ini. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Jalan Raya Puncak KM 75, Cipayung, Bogor, Selasa (30/8) sore. Korban sendiri hanya diberikan upah Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Padahal, sang muncikari AR mematok tarif ke pelanggannya sebesar Rp 1,2 juta. "AR tidak memiliki 7 tapi 99 anak-anak. Ini akan kita tangani secara berkelanjutan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya. Kasus ini membuat berbagai pihak prihatin. Pemerintah khususnya menjadi pihak yang paling disalahkan dalam hal ini. Bahkan fakta mencengangkan terungkap, sedikitnya sudah ada 3 ribu anak berada dalam cengkraman virus gay. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise mengatakan, jumlah anak-anak yang tergabung dalam komunitas gay itu kemungkinan lebih dari 99 orang seperti yang diungkap Bareskrim. Menurutnya, komunitas gay tersebut telah berhasil menjaring setidaknya ribuan anak. "Kami tidak tahu berapa anak-anak yang terlibat. Tapi tahun lalu, beberapa bulan lalu, saya sudah katakan ada 3.000 anak-anak yang masuk dalam jaringan gay ini," kata Yohana saat menghadiri rapat Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Pihaknya mengakui sulitnya mendeteksi modus prostitusi yang dilakukan pelaku dan komunitasnya melalui akun media sosial. Dengan adanya kasus ini, Yohanna memastikan pihaknya akan bergerak melakukan deteksi digital agar tidak semakin banyak anak-anak menjadi korban. "Selama ini kami ingin deteksi itu tapi kelihatannya ini modus terselubung, tersembunyi, susah kita deteksi. Dan saya pikir dengan adanya kasus itu, saatnya kita masuk dan berusaha untuk mencegah agar tak menjalar lebih banyak, karena negara harus menjaga dan melindungi," jelasnya. DPR pun geram dengan terungkapnya kasus prostitusi anak di bawah umur yang disediakan untuk kaum gay ini. Pemerintah, lagi-lagi dianggap lalai. Anggota Komisi VIII DPR, Kuswiyanto naik pitam saat mengomentari paparan Menteri Yohanna dalam rapat kerja dengan DPR. Kuswiyanto mengatakan, program untuk menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak sangat tidak realistis. Salah satu contoh terbaru yakni terungkapnya kasus prostitusi anak di bawah umur yang dijual ke kaum gay oleh muncikari, AR di Puncak, Bogor. "Ini bukan mengakhiri, tapi kasus semakin banyak, dan seperti fenomena gunung es," kata Kuswiyanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Menurutnya, dalam kasus ini, Menteri Yohanna hanya mengeluarkan imbauan tanpa ada langkah konkret. Politisi PAN ini kesal karena Menteri Yohanna tidak bergerak cepat menangani kasus prostitusi yang baru diungkap Mabes Polri itu. "Imbau, imbau, Pemerintah kok imbau, imbau, harusnya action, bukan imbau, karena kejahatan sudah di depan kita," tambahnya kesal. Tak hanya sampai di situ, Kuswiyanto meminta Menteri Yohanna lebih realistis dan mengganti kata 'mengakhiri' dalam rancangan kerja menjadi 'mengurangi'. Secara tegas, dia mengaku tak puas dengan kinerja pemerintah dalam melindungi anak-anak dari jeratan muncikari. "Lebih realistis, kan aneh kemarin bilang akhiri tapi ternyata tidak, jadi hal luar biasa apalagi dengan anggaran yang cenderung turun," tegas dia. Apalagi, dalam draf rancangan kerja Menteri Yohanna tidak disebutkan langkah penyelesaian yang konkret, termasuk kepada korban kejahatan seksual. "Penyelesaian ke korban belum ada, korban yang banyak itu mau diapakan? Kalau pelaku selesai, pidana, itu selesai, itu ranah polisi bukan ranah ibu," tutupnya.