Bualbual.com, Desakan agar Jaksa Agung M Prasetyo segera dicopot dari jabatannya kembali diutarakan Setara Institute. Mereka menilai, selama 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kinerja Kejaksaan Agung tidak menuai prestasi. "Kita setiap evaluasi hukum dan HAM minta Jaksa Agung harus diganti. Pak Prasetyo nggak punya prestasi," tegas Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Hang Lekui, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (12/12). Sebenarnya menurut dia, Prasetyo memiliki kewenangan lebih untuk mengusulkan ke presiden agar membentuk peradilan HAM untuk menuntaskan pelanggaram HAM di masa lalu. Khsususnya kasus penculikan karena sudah ada rekomemdasi DPR. Namun, Prasetyo hingga saat ini tidam pernah mengatakan bahwa kasus penculikan tersebut sudah P21 dan layak untuk disidik. "Lempar-lemparan aja dia. Dia minta presiden dulu bikin pengadilan, baru minta penyelidikan. Dimana-mana tetapkan dulu P21," kritik Ismail. Selain tidak ada hasil yang nyata dalam  penanganan HAM, dia menilai reformasi internal di Kejaksaan tidak berjalan. Penanganan kasus-kasus besar atau kasus tertentu menurutnya cenderung dipolitisasi. Ismail mengulas saat penanganan kasus 'Papa Minta Saham' yang menyeret Setya Novanto. Kasus yang ditangani itu tidak jelas penyelesaiannya di Kejaksaan Agung. "Lenyap tanpa jejak. Itu satu kerja yang tidak akuntabel tidak bertanggung jawab. Dia sudah memulai proses pemeriksaan tapi tanla pertanggung jawaban apapun sampai dimana prosesnya," sebut dia. Begitupula kasus penjualan aset PT Panca Wira Usaha yang menjadikan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Kata Ismail, sudah dua kali Kejaksaan bolak-balik menetapkan tersangka. Dia menilai, kinerja Prasetyo dalam mengurus Kejaksaan Agung lebih berdasarkan pertimbangan politis. "Kita dari dulu minta segera diganti karena nggak perform. Dia lebih menyerupai politisi dibanding jaksa profesional," pungkas Ismail.   BB.C/JawaPos.com