Gas Elpiji 3 Kg Mahal di Inhil, Fokus Ornop: Tindak Oknum Pedagang Nakal
Bualbual.com, Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Indragiri Hilir, Indra Gunawan, meminta aparat penegak hukum dan Pemkab Inhil segera untuk menertibkan harga penjualan elpiji 3 kilogram dan pedagang -pedagang nakal, enceran gas elpiji yang beroperasi di Kota Tembilahan dan sekitarnya.
Pasalnya, dengan banyaknya pedagang liar dan nakal, enceran gas elpiji 3 kilogram ini, mengakibatkan melonjaknya harga normal pasaran gas ukuran 3 kilogram subsidi dan tidak sesuai lagi dengan harga peruntukannya, yaitu mencapai harga Rp 45.000 bahkan sampai Rp 50.000 per tabungnya.
Sementara harga dipangkalan sesuai Harga Eceran Tertingginya hanya (HET) Rp 19.200 pertabung.
“ Permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Instansi dan aparat terkait. Sebab, ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, jadi jangan sampai ada pihak yang mencoba-coba mengambil keuntungan di atas penderitaan masyarakat ” terang Indra. Kamis , (14/12/2017)
menurutnya, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindaklanjutinya dengan tegas dan memberi sanksi kepada pihak-pihak atau oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran- pelanggaran dengan memanfaatkan situasi ini, untuk mencari keuntungan.
"Sudah bukan rahasia lagi, gas elpiji dijual tidak sesuai HET dan jauh dari kata harga normal. Karna banyak pedagang –pedagang liar enceran di kios-kios dan pangkalan- pangkalan yang bermain dan tidak fokus pada warga miskin. Asal barangnya laku, dijual saja.
Begitu barangnya sampai di pangkalan, gas buru-buru dibongkar. Ketika masyarakat datang, gas disembunyikan dan ditimbun. Bahkan dijual ketempat lain," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Indra juga menghimbau agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi dan permainan harga.
Bahkan, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas bagi pedagang nakal dan pangkalan yang terbukti melakukan malpraktek distribusi menyimpang dan melakukan penumpukan elpiji.
" Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditindaklanjuti agar penyelesaikan cepat terlaksana, jika dibiarkan akan menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari." harapnya.(Adv)
Berita Lainnya
Inilah Tokoh Besar Dunia yang Lahir pada 10 November
Wabup Inhil Taja Syukuran dan Buka Puasa Bersama di Kediaman Dinas
Sadis! Pedagang Nasi di Kateman Inhil, Ditikam Seorang Pemuda Pakai solak kelapa Hingga Berlumuran Darah
Pemprov Riau Atur Keberangkatan JCH, Bantah Tak Bisa Menginap di Embarkasi Antara
Beginilah Mekanisme Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat
BPBD : Penanganan Karhutla Tetap Dioptimalkan
Membantu Program JKN-KIS, Kader JKN Bukan Debt Collector
Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2019
Jaksa Tahan Oknum Dosen dan Konsultan Perencana Proyek Pembangunan Gedung Fisipol Unri
Mempererat Tali Silaturahmi Antar Warga, Kodim 0315/Bintan Gelar Kegiatan Halal Bi Halal
Srikandi Polwan Satlantas Sambangi Pasar Sago Pekanbaru Berjalan Kaki
Ini Kata 'UAS' Tidak Boleh Doakan Keluarga yang Non Muslim?