Bualbual.com, Jakarta, Indonesia menganggap ancaman Amerika Serikat terhadap negara pendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal penolakan keputusan Presiden Donald Trump soal Yerusalem hanya gertak. Direktur Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman mengatakan Indonesia tidak khawatir dengan ancaman AS yang dianggapnya tidak akan terealisasi. Dia juga menilai ancaman itu juga tak akan berdampak apa-apa. “Indonesia tidak khawatir, kami tidak mengubah posisi kami soal Palestina dan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak keputusan AS. [Ancaman] Itu kan hanya pernyataan gertakan saja tidak ada real effect,” kata Damos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/12/2017). Pernyataan itu dingkapkan Damos merespons ancaman yang kembali diutarakan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelum sidang voting Majelis Umum PBB berlangsung pada Kamis (22/12/2017) siang waktu New York. Haley mengancam akan mencatat negara-negara pendukung resolusi yang mengutuk keputusan Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu. Sebagai negara donor terbesar di PBB, dia bahkan mengatakan AS akan mencabut bantuan dana dari organisasi internasional itu. Padahal, selama ini, AS juga masih memiliki tunggakan dana tahunan kepada PBB yang belum terbayarkan. Senada dengan Damos, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga menganggap skeptis ancaman AS itu akan benar terealisasi. Dalam kesempatan yang sama, Hikmahanto juga menyebut bahwa ancaman AS itu hanya akan berakhir di mulut saja. Sebab, dirinya mengatakan banyak kepentingan Washington yang akan dikorbankan jika ancaman itu benar-benar dilakukan. “Apalagi, yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB itu ada 128 negara, yang bukan terdiri dari negara kecil saja. Di situ ada China, Perancis, Inggris, Rusia, Jepang, dan negara besar lainnya,” kata Hikmahanto. Selain itu, pengamat hubungan internasional itu juga menganggap birokrasi AS seperti Kongres akan setuju dengan ancaman Trump tersebut. Namun, Hikmahanto menegaskan, keputusan Gedung Putih soal Yerusalam dan ancamannya kepada negara-negara pendukung resolusi menunjukkan bahwa AS sudah tidak lagi dianggap sebagai pelopor demokrasi. ***(cnnindonesia.com/r)