Bualbual.com, Presiden Joko Widodo dinilai tak perlu bersikap atau memberikan komentar terkait kasus penolakan hingga deportasi Ustaz Abdul Somad (UAS) dari Hongkong. "Lah urgensinya apa, dia (UAS) tidak dalam posisi menjalankan tugas negara dan itu (insiden Somad) adalah bagian dari otoritas Hongkong dan RRT," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) dari Universitas Padjajaran Unpad, Muradi saat dihubungi JawaPos.com. Adapun insiden itu terjadi saat menghadiri pengajian para imigran di Hongkong. Muradi menilai, permasalahan itu tak bisa disamakan dengan insiden mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo saat akan menghadiri pertemuan di Amerika Serikat. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, kehadiran Gatot beserta delegasinya di negeri Paman Sam sempat mendapatkan penolakan dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, Gatot telah mengantongi visa dari Amerika Serikat. "Kalau itu (sewaktu Gatot ditolak) pemerintah perlu merespons. Nah, kalau insiden Somad saya kira proporsional saja," tuturnya. Karena itu, Muradi menegaskan, lawan politik Jokowi sebaiknya tidak perlu memanfaatkan insiden Abdul Somad tersebut sebagai momentum untuk menjatuhkan citra pemerintah. Pasalnya, persoalan itu murni telah menjadi hak dan kewenangan dari otoritas pemerintah Hongkong. "Kalau itu dimanfaatkan lawan politik Jokowi, salah sasaran dan salah kamar. Berarti juga mereka enggak paham aturan diplomatik keluar masuk orang di suatu negara," tutupnya. (ce1/aim/Sumber: JPNN)