BUALBUAL.com,Debat Capres dan Cawapres putaran pertama 17 Januari 2019 yang lalu telah berakhir. Berbagai media TV menjadikan momentum Debat tersebut untuk membahasnya dari berbagai sudut pandang para analisis maupun para pendukung kedua belah pihak. Hari ini saya membaca tulisan saudara Syahganda Nainggolan, teman saya, sama-sama anak Medan yang tinggal di Kampung Durian sebelum menjadi BTL (Batak Tembak Langsung) ke Jakarta. Tulisan bung Ganda, dengan Judul: Jokowi, Abubakar Baasyir dan Isu Terorisme ke depan, saya baca dalam waktu sekejap dan saya menikmati betul tulisan bung Ganda tersebut. Analisisnya mengalir begitu saja, dan seolah diajak pada situasi kedepan yang mungkin terjadi jika Jokowi menang, dengan fenomena kebijakan Jokowi selama 4 tahun kebelakang. Sehingga kita disuruh berfikir keras merekonstruksikan probalitiy dari situasi saat ini. Pembebasan ABB (Abu Bakar Baasyir) oleh Presiden Jokowi ( tentu kita hargai) dan dapat mendorong sentimentil dan emosional Ummat Islam ( setidak-tidaknya sekelompok Ummat Islam) yang menjadikan ABB sebagai simbol korban dari tindakan represif pemerintah yang dilakukan sejak Pemerintah SBY dan diteruskan oleh Pemerintah Jokowi. Tulisan bung Ganda, cukup sempurna menjelaskan bagaimana sebenarnya sikap, pandangan dan kebijakan Presiden Jokowi terhadap Ummat Islam selama lebih dari 4 tahun memerintah. Intinya Jokowi tidak aman dan nyaman dengan Ummat Islam dan kelompok Ulama yang terus-menerus “menyerang” kebijakan Jokowi yang tidak memberikan ruang yang cukup dalam kehidupoan berpolitik, berdakwah, dan menempatkan agama sebagai sub sistem dalam sisten kenegaraan, dan memisahkan urusan politik/pemerintahan dengan urusan agama. Game of Power Kontradiksi besar yang dilakukan Presiden Jokowi membebaskan ABB ( meminjam istilah bung Ganda), dengan berbagai kebijakan kekuasaan yang dilakukan 4 tahun belakangan ini ( sebelumnya pengajuan tahanan rumah yang diminta keluarga ABB karena sakit dan sudah uzur, tidak ditanggapi) merupakan gambaran dan dibaca oleh rakyat, bahwa Pak Jokowi sedang melakukan permainan kekuasaan ( game of power) yang ada dalam genggamannya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Pola permainan kekuasaan seperti ini adalah kecenderungan petahana hampir disemua negara-negara demokrasi. Baik demokrasi benaran dan juga pseudo demokrasi. Dibungkus dengan aturan hukum dan wewenang diskresi yang dimiliki. Kehebatan Presiden Jokowi dalam game of power tersebut, sebagai sumber utama kekuasaan, me-remote dan menggunakan seat belt yang kencang terhadap sumber-sumber kekuasaan lain yang diatur dalam Konstitusi. Sehingga semua elite kekuasaan masuk dalam pusaran game of power Presiden Jokowi, berhadapan dengan para oposan dan rakyat yang sebagian besar Ummat Islam, sebagai lawan bertarung game of power. Bagaimana dahsyatnya game of power yang dilakukan Presiden Jokowi, dapat dilihat dari banyaknya jumlah partai yang merapat ke Jokowi ( padahal bukan Ketua Umum Partai) yaitu 9 partai. Partai-partai tersebut mendapat stigma dikalangan Ummat Islam sebagai partai pendukung penista agama. Kedahsyatan Jokowi yang lain adalah bagaimana game of power yang dimainkan dapat melumpuhkan kekuasaan legislatif (DPR), yang pada pucuk pimpinan dikuasai oleh kelompok oposan, tetapi menjadi singa ompong, dan sering menjadi stempel pemerintah. Kegagalan DPR meminta Menteri BUMN diganti, suatu jejak digital yang tidak dapat dipungkiri. Demikian juga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pembubaran HTI yang disetujui DPR, dengan janji perbaikan atas UU tentang Ormas tersebut, sampai sekarang perbaikan dimaksud tidak jelas beritanya. Situasi lesu darahnya DPR saat ini, adalah yang terburuk sepanjang sejarah 20 tahun reformasi. Pimpinan DPR banyak bicara garang di ruang publik dan menjadi umpan empuk ILC dalam menaikkan rating penontonnya. Pemerintah (baca Presiden Jokowi), tidak ambil pusing. Cukup menampilkan Muchtar Ngabalin maupun Adian Napitupulu, dan Irma Chaniago untuk menghadapinya. Kedahsyatan game of power, bukanlah pekerjaan Pak Jokowi sendiri, tetapi hasil kerjaan keroyokan para pemain-pemain yang diantaranya ada pemain lama pernah berkolaborasi dengan pemerintah sebelumnya. Dalam kitab Undang-undang disebutkan yang dimaksudkan Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Dalam kondisi eksisting saat ini, maknanya telah berubah menjadi “pemerintah pusat yang dipimpin oleh sekumpulan Presiden”. Sekumpulan Presiden adalah Presiden RI dan para Presiden dari 9 partai pendukung Presiden Jokowi. Kita lihat saja, seringnya rapat-rapat pimpinan partai dengan Presiden Jokowi di Istana atau ditempat lain. Terutama dalam masa kampanye saat sekarang ini. Tema utama antara lain membahas kisi-kisi materi debat yang disampaikan KPU. Paska Debat Putaran Pertama Di media sosial, berseleweran angka skoring penilaian dari yang menyatakan Panelis Independen terhadap hasil debat Capres dan Cawapres putaran pertama. Faktor yang dinilai adalah: kesesuaian tema dengan isi; sistematika/alur berpikir; artikulasi/intonasi; gaya dan mimik; kekompakan Capres dan Cawapres; ketepatan waktu. Ada yang memberikan skor kemenangan untuk Paslon 01 dan juga ada yang memberikan penilaian kemenangan untuk Paslon 02. Tetapi persoalan membaca catatan bagi Paslon 01, sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi trending topic di media sosial dan juga media mainstream. Yang membuat TKN Jokowi-Ma’aruf tidak bisa tidur nyenyak adalah hasil polling paska debat. Mengutip RMOL.CO apresiasi masyarakat sampai menjelang tengah malam, yang menyukai Prabowo 65%. Sedangkan Jokowi 35%, untuk tweeter Tempo. Sedangkan tweeter Elshinta 80% (Prabowo) dan 20% (Jokowi). Patut diduga perkembangan ysang tidak menguntungkan bagi Jokowi-Ma’aruf tersebut, juga sebagai pendorong Jokowi mengeluarkan kartu trufnya dalam Game of Power. Banyak yang berpendapat, alasan resmi Presiden Jokowi membebaskan ABB karena kemanusian, dan kesehatannya yang sudah rapuh di nilai terlambat. Sebab sebulan yang lalu pihak keluarga mengajukan tahanan rumah tidak di respons oleh Presiden. Analisis yang berkembang adalah sebagai strategi TKN Jokowi-Ma’aruf membebaskan ABB untuk menarik simpati dan empaty Ummat Islam dan Ulama. Menampilkan figur Yusril sebagai utusan Presiden membebaskan ABB, juga bagian dari strategi untuk meyakinkan ummat bahwa Pak Jokowi ingin berbaikan dengan Ummat Islam dari berbagai kelompok ( termasuk kelompok penentang Jokowi). Target yang ingin dicapai adalah agar Debat pada putaran kedua 17 Fabruari 2019, dengan Tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Infrastruktur, akan mendapatkan simpati dan dukugan masyarakat luas. Besarnya pertaruhan Jokowi dengan membebaskan ABB menggambarkan beratnya situasi yang dihadapi dalam menghadang serangan terhadap isu bidang ekonomi dan pembangunan yang sudah dipersiapkan oleh Prabowo-Sandi. Bahkan dengan data dan fakta yang sulit dipungkiri oleh Jokowi-Ma’aruf. Pernyataan pak Jokowi yang tidak mempunyai beban masa lalu, ternyata harus memikulnya. Yaitu beban 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun yang lalu atas berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan (Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur). Apakah kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan fakta dan data dan indikator-indikatornya menuju pada kesejahteraan rakyat, atau untuk kepentingan kelompok dan elite tertentu. Pertanyaan-pertanyaan fokus dan menukik dari Paslon 02 PADI, bisa jadi menohok sampai kesumsum tulang Pak Jokowi sebagai Presiden yang membuat kebijakan masa lalu dan akan berencana meneruskannya di masa mendatang. Dalam posisi seperti itulah Pak Jokowi mengeluarkan kartu truf dari dalam kantongnya yaitu : membebaskan ABB sebagai simbol Ulama garis keras, dengan harapan mendapatkan simpati dari ummat. Terutama mereka yang berada di barisan pendukung PADI yang terkenal sangat militan maupun pada segmen swing voters yang umumnya kelompok milenial. Tapi apakah Ummat Islam akan terpedaya dengan siasat tersebut. Jawabannya “rakyat sudah cerdas”.   Sumber: RMOL.co