PILIHAN
Pengacara Muda Inhil: Hati-Hati Ancaman Dua Tahun Penjara 'Terkait Pelanggaran Pemilu'
BUALBUAL.com, Pelanggaran Pemilu tidak bisa dipandang hanya sebelah mata karena selain ancamannya yang serius, permalasahan ini juga sudah banyak menjebloskan pelakunya ke dalam buih.
Pengacara muda Inhil, Yudhia Perdana Sikumbang menjelaskan, terkait sekarang adalah masa kampanye, yang rentan sekali terjadi pelanggaran adalah pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 280 yakni:
(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e.mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Yudhi menambahkan, jika ada oknum peserta pemilu yang melakukan pelanggaran salah satu dari huruf (a - j) maka ancamannya 2 tahun penjara denda 24 juta. "Yang dominan sering ditemukan di lapangan adalah peserta pemilu melanggar huruf (J) memberikan uang atau materi lain," ulasnya, Sabtu (19/01/2019).
Kendati demikian, Advokat muda ini menyarankan kepada masyarakat dan peserta pemilu agar berhati-hati dan harus mengerti peraturan pemilu agar kelak tidak menjadi korban yang bisa merugikan diri sendiri dan proses demokrasi.
"Namun kita balik kepada ahli, kan yang menyelidik Bawaslu lalu ketika naik perkaranya gakumdu yang menyidik dan dilanjutkan ke penyidik tipidter," imbuhnya.***(Habibie)
Yudhi menambahkan, jika ada oknum peserta pemilu yang melakukan pelanggaran salah satu dari huruf (a - j) maka ancamannya 2 tahun penjara denda 24 juta. "Yang dominan sering ditemukan di lapangan adalah peserta pemilu melanggar huruf (J) memberikan uang atau materi lain," ulasnya, Sabtu (19/01/2019).
Kendati demikian, Advokat muda ini menyarankan kepada masyarakat dan peserta pemilu agar berhati-hati dan harus mengerti peraturan pemilu agar kelak tidak menjadi korban yang bisa merugikan diri sendiri dan proses demokrasi.
"Namun kita balik kepada ahli, kan yang menyelidik Bawaslu lalu ketika naik perkaranya gakumdu yang menyidik dan dilanjutkan ke penyidik tipidter," imbuhnya.***(Habibie)

Berita Lainnya
RSUD Kabupaten Bengkalis Terima Bantuan APD
Berstatus Terperiksa? Kapolres Kampar - Riau Dicopt Kapolri
Dihari 505: 3 DPD II Golkar Riau Belum Menyatakan Dukungan 9 Dukung Andi Rachman Jagoan Gubri 2018.
Wakil Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban APBD 2018
Futsal: Hippamathu Cup I Tentukan Sang Juara Malam Ini
100 Perempuan dalam Jaringan Muncikari Putri Amelia dan Vanessa Angel
Spirit Tarbiyah Ramadhan
Pasien Positif Corona Kedua di Riau Berpeluang Besar untuk Sembuh
Ingin Mengurus E-KTP, Dua Gadis Kecelakaan di Teluk Kuantan
Ratusan Massa Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan
Terkait Izin Galian C Supkon,Pihak HKi 4B, Beri Penjelasan
Mahfud MD Heran, Masak Sudah Tiga Hari KPU Baru Input 5 Persen Suara