PILIHAN
Gaji Pegawai P3K Bakal Dibiayai APBD DPRD Riau Keberatan
BUALBUAL.com, Rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang gajinya dibebankan ke APBD Riau mendapat tanggapan kalangan DPRD Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengaku pusing jika hal ini benar terealisasi.
"Keputusan itu menyenangkan sebagian besar pihak. Sekarang kami (DPRD) yang pusing, dari mana uangnya, kalau Pemprov bilang bisa dijabarkan, yang menjadi masalah sumbernya itu dari mana," kata Noviwaldy, Rabu (13/2/2019).
Politisi Demokrat ini mengatakan, provinsi Riau tahun ini sangat banyak kebutuhan, ia menyoroti akan terjadi lonjakan anggaran belanja pegawai.
"Persoalannya pemerintah pusat harusnya memikirkan kemampuan keuangan daerah, situasi seperti ini, kita sekarang babak belur, kota dan kabupaten juga tunda salur. Ya kalau buat keputusan disertailah dengan pembiayannya dari mana," cakapnya lagi.
Pria yang akrab disapa Dedet mengaku senang dengan penerimaan P3K tersebut. Karena pegawai honor yang dijadikan P3K itu bisa terbantu dengan mempunyai hak yang sama.
"Tapi mengenai pembiayaan itu cukup besar, kenapa tidak dari pusat yang buat kebijakan itu dan disertakan dari Dana Alokasi Umum (DAU) mereka," tukasnya.
Seperti yang diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut baik penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 156 formasi untuk pengisian tenaga pendidikan, meski anggaran penyelenggaraan tes dan gaji P3K akan dibebankan ke daerah.
Bahkan, Pemprov Riau tak keberatan kalau gaji P3K nantinya dibebankan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"(Gaji P3K) bisa dikonsolidasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga tak masalah. Makanya kita akan mengusulkan ke pusat karena secara nasional belum ada ketetapan. Karena kemarin rapat di Batam belum jelas karena banyak daerah-daerah yang menolak," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi.
Penulis : Satria Yonela
Sumber: Cakaplah
Berita Lainnya
Bersama DPRD LAMR Bahas 1,4 Juta Hektar Lahan yang Dikuasai Ilegal Perusahaan di Riau
Gepeng Berkeliaran Siang Malam, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PP Segera Ditertibkan
DPR Sahkan RUU Tentang Provinsi Menjadi UU, Ada 7 Provinsi Ibu Kota Baru di Indonesia
Ketua DPRD: Jadikan Hari Jadi Kepri ke-18 Sebagai Momentum Tingkatkan Disiplin Protkes
DPRD Kepri Bahas RPJMD 2021 - 2026
Paripurna Penyampaian Visi Misi Paslon Gubernur dan Wagub Kepri
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
Wahyu Wahyudin Dukung Langkah DKP Kembangkan Potensi Budidaya Hasil Laut Kepri
Dani Nursalam Pinta Pemprov Riau Perbaiki Jalan Sei Beringin, UPT Wilayah IV: Material Pemeliharaan Sebentar Lagi ke Lokasi
Anggota DPRD Riau Tinjau Tebing Runtuh di Inhu
Petugas PPKM Tanjungpinang Terdiam Setelah Didatangi Dewan
Tingkatkan Koneksi Antar Wilayah, Komisi II DRPD Meranti Sambangi Dishub Provinsi Riau