BUALBUAL.com, Indragiri Hilir- Pendidikan politik dan edukasi ke masyarakat untuk berpolitik tanpa kecurangan dan money politic alias politik uang, bukan hanya menjadi tanggung jawab Parpol dan Penyelenggara Pemilu saja. Para Caleg yang mengejar kursi wakil rakyat, juga harus mulai melakukannya, selain mengkampanyekan diri sendiri. Hal itu juga yang aktif dilakukan oleh Muridi Susandi beberapa pekan terakhir. Muridi yang maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten Indragiri Hilir daerah pemilihan satu, kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu dari Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor Urut 5 ini sudah mengunjungi 348 titik di daerah pemilihan satu Kabupaten Indragiri hilir yang menjadi basis Dapil-nya. Muridi Susandi selalu menyampaikan dan mengedukasi masyarakat agar menolak politik uang, harus anti dan menolak money politic agar hasil Pemilu bisa bermartabat," kata Ketua Ikatan Wartawan Online Inhil (IWO), Muridi,Kamis(10/04/2019) di kantor nya jalan suntung Ardi kelurahan Tembilahan Hilir. Menurut Muridi, ia selalu mengajak masyarakat yang dikunjungi untuk memilih Caleg yang tepat dan benar-benar memiliki kapasitas untuk mewakili masyarakat. Hal ini baru bisa tercapai jika seluruh masyarakat pemilih nantinya sama sekali tak tergiur dengan praktek politik uang. "Jangan karena uang Rp100 ribu atau Rp150 ribu, nasib lima tahun ke depan jadi tergadaikan, jangan karena hujan sekali kemudian kemarau lima tahun kemudian," kata Muridi. Gaya bahasa yang santun dan pemaparan program yang masuk akal dan riil membuat sosok Muridi, mudah mendapat dukungan masyarakat Inhil. "Dukungan terus mengalir, dan ini seperti bola salju. Padahal kampanye yang kami lakukan sangat murah dan sama sekali tidak mengandung politik uang, apa lagi kita melihat peluang dalam menetukan pemimpin sangat kuat senagai penentu adalah dari kaum melenial, dan alhamdulillah kita mendapatkan itu. kata Muridi. Maju sebagai Calon Anggota DPRD bagi Muridi Susandi adalah panggilan hati untuk membangun Inhil ke arah yang lebih baik Muridi mengajak agar masyarakat tidak terjebak dalam politik pragmatis, apalagi politik uang.***