BUALBUAL.com - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Tengku Lukman Jaafar turut memberikan pandangannya terkait rencana peminjaman uang sebesar Rp 4,4 triliun oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membangun infrastruktur jalan. Rencana peminjaman dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu telah dimasukan dalam KUA PPAS APBD Riau tahun 2020. Tengku Lukman mengaku bahwa posisinya bukan tentang setuju atau tidak setuju rencana Pemprov Riau melainkan memberikan sumbangsih pendapat untuk kemajuan Riau. "Harus dipikirkan secara cermat dan matang, kalau uang itu digunakan untuk infrastruktur mesti dikaji berapa kemampuan Pemerintah mengembalikan uang tersebut. Juga berapa lama tahan fisik bangunannya. Jangan nanti, utang belum lunas jalan yang dibangun sudah rusak dan hancur," kata Tengku Lukman, Kamis (8/8/2019). Tengku Lukman menambahkan yang ia khawatirkan, jika Pemprov yang membangun infrastruktur jalan menggunakan dana pinjaman tersebut adalah nantinya tidak mendapatkan keuntungan. Sebab hal ini akan berbeda dengan pembangunan jalan tol yang memang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunannya. "Lantas dari mana uang Pemprov Riau untuk membayarnya (utang), tentu dari dana yang ada saat ini, dari DAK-kah, DAU-kah, dan APBD murni yang harus dikurangi. Jadinya infrastruktur bertambah tapi kemampuan pembiayaan lainnya berkurang. Jadi harus dipikirkan input dan outputnya apakah bisa atau tidak klop," tegasnya lagi. Belum lagi, sambungnya, menghitung bunga dari pinjaman tersebut. Pemprov Riau harus menghitung cermat berapa tahun bunga yang harus dilunasi. Jangan sampai terjadi istila bunga berbunga yang nantinya akan merugikan Riau sendiri nantinya. "Terkenanya nanti saat pembayaran pinjaman, tentu uang dari keperluan lain dikurangi. Kalau memang pak gubernur sudah ada memikirkan dari mana sumber untuk mengembalikannya, ya silahkan saja. Sekali lagi saya tak mengatakan setuju tak setuju, tapi memang perlu adanya kecermatan dan kematangan," tukasnya.     Sumber: Cakaplah