Koordinator aksi, Hasan menyebut semangat revisi UU KPK akan terus digulir demi sebuah perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Kata Hasan, hal yang menyesatkan kalau ada pihak yang menyebut revisi UU KPK itu ada upaya pelemahan. "Revisi UU KPK penting untuk dimasukkan pasal pengawasan. Ada yang ketakutan dengan adanya lembaga pengawas. Kalau merasa benar dan bersih kenapa harus takut dan parno. Stop bodohi rakyat, KPK butuh diawasi, kami tak ingin ada penyidiknya jadi markus (makelar kasus)," tegas Hasan. Hasan mengatakan, banyak hal sebenarnya yang harus dievaluasi dengan keberadaan KPK saat ini. Seperti kerja yang hanya mengandalkan hasil penyadapan dan tidak jelasnya mempriorotaskan sebuah kasus. Dia pun membandingkan lembaga lain di luar negeri yang juga memiliki lembaga pengawasan. "Kerjanya cuma andelin penyadapan dan dasar memprioritaskan kasus tidak pernah jelas kok tidak mau diawasi? CIA dan Satker Intelijen di Amerika ada Komisi Intelijen di Senat saja ada yang mengawasi," katanya. Hasan mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga Ad Hoc dan bukan superbody. Maka dibutuhkan sinergitas antar instansi untuk memaksimalkan kerja dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kerja pemerintah dalam melayani masyarakat akan maksimal kalau antar instansi bisa menjalankan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi antar lembaga ini adalah amanat reformasi," jelasnya. Hasan menuturkan, selama ini KPK lebih besar pasak daripada tiang. Anggaran KPK jauh lebih besar dari hasil OTT. "Sayangnya ini tidak pernah diungkap ke publik. Lalu kenapa takut diawasi. Pencegahan korupsi justru lebih penting ketimbang negara tekor untuk sekali OTT anggaran begitu besar tapi hasil recehan. Selamatkan ribuan triliun uang pajak yang notabene adalah uang rakyat," bebernya.

Dalam aksinya, mereka juga menyerukan kepada pihak Pamdal maupun keamanan KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi tulisan KPK. "KPK ini milik rakyat, bukan milik segelintir oknum KPK. Pamdal kalian digaji rakyat, jangan klaim gedung ini milik kalian," tegasnya.