BUALBUAL.com - meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memeriksa belasan kepala sekolah yang plesiran ke luar negeri beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyebut, secara administrasi, Ia menilai plesiran 18 kepala sekolah ke Shenzen, China beberapa waktu lalu menyalahi administrasi. "Secara administrasi saya kira itu tidak dibenarkan. Mereka ke luar meninggalkan (sekolah). Ke luar itu ke luar negeri lagi. Meninggalkan pekerjaan mereka itu saya kira tidak dibenarkan," kata Azwendi, Senin (7/10/2019). Secara etika, kata dia, juga tidak elok. Ia juga menyebut, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) ke luar negeri harus izin ke kepala daerah. "Secara etika itu tidak bagus. Berkaitan dengan izin tadi saya kira PNS. Namanya PNS tentu harus minta izin kepada Walikota. Tapi takutnya ini tidak ada izinnya," kata dia. Lanjutnya, jika itu terbukti menyalahi aturan, Ia meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memeriksa yang bersangkutan. "Kalau memang ini terbukti mereka lakukan kesalahan administrasi, saya minta juga nanti Inspektorat dan BKPSDM melakukan komunikasi kepada mereka soal keberangkatan itu," jelasnya. Ia juga mempertanyakan tujuan mereka ke luar negeri. Kalau memang ada hal positif untuk keperluan belajar mengajar, sah-sah saja. Tapi, Ia khawatir keberangkatan mereka ke Shenzen hanya sekadar liburan saja. "Urgensinya apa ke sana. Kalau memang menunjang kinerja mereka untuk hal positif terkait pendidikan sah-sah saja. Tapi kita tidak tahu ni urgensinya. Kalau sekadar liburan, bukan pada waktunya. Mestinya administrasinya dibereskan juga," paparnya. Ia menyayangkan soal keberangkatan belasan kepala sekolah dasar itu. Ia meminta hasil pemeriksaan Inspektorat dan BKPSDM dibuka ke publik. "Itu harus diperiksa jangan dibiarkan. Diperiksa dulu, kalau memang mereka bersalah, berikan sanksi," tegasnya.   Sumber: Cakaplah.com