PILIHAN
Pengamat Politik: Jokowi Leluasa Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Karena Oposisi Lemah
BUALBUAL.com - Sederet nama di Kabinet Indonesia Maju kedapatan masih berstatus Ketua Umum Partai. Hal ini berbeda pada pemerintahan periode pertama Jokowi yang menolak adanya rangkap jabatan, kecuali Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di akhir periode.
Menurut direktur eksekutif parameter politik, Adi Prayitno, Jokowi kini terkesan sedang memanfaatkan kelemahan kekuatan oposisi dengan memilih tiga menteri yang berstatus petinggi partai politik.
"Di periode kedua ini sepertinya Pak Jokowi tidak ada larangan tentang rangkap jabatan. Saat ini tercatat ada tiga ketum Parpol yang jadi Menteri Pak Jokowi," ucap Adi di acara diskusi Polemik di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).
Lemahnya kekuatan oposisi pasca ditinggal Gerindra membuat Jokowi yakin keputusannya menunjuk ketum Gerindra, Prabowo Subianto, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa sebagai menteri tak akan diganggu.
"Mungkin ini terkait posisi oposisi sudah lemah. Jadi enggak penting-penting amat rangkap jabatan itu menganggu atau tidak. Karena bisa dipastikan Senayan tidak akan terjadi resistensi," pungkasnya.
Sumber: RMOL.id

Berita Lainnya
Tak Seperti Kasus Ahok, Presiden Jokowi Bergerak Cepat Minta Penghina Dirinya Diproses Hukum
Akbar Tanjung Dukung Jokowi Secara Pribadi 'Tak Bawa Nama HMI'
Bupati Bengkalis Terpilih Kasmarni, Ucapkan Selamat Hari Ibu
Pertamina Sesuaikan Harga BBM per 1 Juni 2026, Cek Daftar Lengkapnya
Tiga Syarat Dapat Kartu Prakerja Jokowi
Pilpres: Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi
Detik-detik Sutiyoso diberitahu Jokowi bakal dicopot sebagai KaBIN
Wow.. Benarkah, Fahri Hamzah bakal pasang badan jika ada yang mau gulingkan Jokowi
Lewat Syamsuar, TKD Yakin Jokowi Bisa Menangkan di Riau
Pengguna Mandiri Lebih Banyak Dibanding Yang Dibayari Negara "Jokowi Sidak Peserta BPJS Kesehatan"
Kemenkes RI: Buka 1600 Kuota Beasiswa Dokter Spesialis Bagi ASN dan Non ASN, Ayok Cek Syaratnya Disini!
Agus dan Kawan-kawan Mundur, Jadi Alasan Kuat Jokowi Evaluasi Proses Seleksi Capim KPK