BUALBUAL.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Riau menggelar penandatanganan janji kinerja Tahun 2020 dan Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Kantor Kemenkumham Riau, Selasa (14/1/20). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau Lucky Agung Binarto, Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Ahmadsyah Harrofie, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Mia Amiati, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya, dan Perwakilan Kabinda Riau. Penandatanganan Janji Kinerja Tahun 2020 dilakukan oleh Kepala Divisi Administrasi Erfan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Maulidi Hilal, Kepala Divisi Keimigrasian Mujiy, Kepala Divisi pelayanan Hukum dan Ham Siti Cholis, dan diakhiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau Lucky Agung Binarto, serta disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Mia Amiati Selanjutnya penandatanganan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Se-Riau serta disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau Lucky Agung Binarto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Mia Amiati. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau Lucky Agung Binarto mengungkapkan bahwa dalam komitmen kinerja 2020 ini, pihaknya meminta janji ini tidak hanya diucapkan tapi untuk meningkatkan kinerja di sepanjang 2020 ini. "Tantangan dan hambatan ini akan selalu ada, tantangan dan hambatan harus dijadikan peluang untuk berbuat yang terbaik dengan menerapkan kemampuan mewujudkan Sdm unggul Kemenkumham maju," ujar Lucky. Lebih lanjut ia meminta agar seluruh jajaran mulai dari pimpinan hingga ke level paling bawah untuk mengubah mindset menjadi lebih baik guna mewududkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan demikian Kemenkumham agar dapat memberi pelayanan yang baik ke masyarakat. (MCR)