BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membantu warga miskin yang terjerat utang rentenir dan tidak mampu membayar karena usahanya terdampak wabah virus corona (Covid-19).

"Anggaran yang disiapkan nanti peruntukannya bagi masyarakat bawah yang terjerat rentenir," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman seperti dilansir Antara, Rabu (8/4).

Helmi mengatakan bahwa Pemkab Garut sudah mengidentifikasi persoalan yang muncul akibat pandemi virus corona. Salah satunya adalah warga miskin yang bakal kesulitan membayar utang.

Jika utang rentenir itu tidak dibayar, kata Helmi, akan semakin merugikan masyarakat karena harus membayar bunga utang yang tinggi. Karenanya, Pemkab Garut siap membantu masyarakat yang terjerat rentenir.

"Kalau dibiarkan warga yang meminjam bisa semakin terbebani karena bunganya yang tinggi, bunganya biasanya mencekik," katanya.

Bantuan pelunasan utang rentenir itu memiliki syarat tertentu. Misalnya, kalangan keluarga miskin dengan nilai utang kepada rentenir kurang dari Rp1 juta.

"Utangnya misal Rp400 ribu, Rp500 ribu, Rp600 ribu atau yang nyicil per hari Rp20 ribu, Rp30 ribu akan diganti oleh Pemda," kata Helmi.

Masyarakat, kata dia, yang memiliki utang dengan besaran di bawah Rp1 juta bisa melaporkan langsung ke RT dan RW, selanjutnya dilaporkan ke pemerintah desa dan kecamatan untuk diklarifikasi.

Helmi juga meminta kepada pihak yang meminjamkan uang untuk melaporkan ke kecamatan terkait data warga dan besaran uang pinjamannya.

"Bagi rentenir itu bisa menghubungi camat setempat," kata Helmi.

Syarat lainnya, kata Helmi, masyarakat yang sudah dibantu pelunasannya harus berjanji di atas materai yakni tidak akan meminjam uang lagi ke rentenir.

"Jadi setelah dilunasi, jangan sampai pinjam kembali, dan yang meminjamkan jangan menagih lagi, semua sudah di atas materai," katanya.

Sejauh ini telah ada 21 orang pasien dalam pengawasan (PDP) dan dua orang positif terinfeksi virus corona di Garut per 5 April. Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 1.598 orang.