BUALBUAL.com - Bupati HM. Wardan mengikuti  Webinar Nasional dengan Kejaksaan Tinggi Riau dengan tema "Optimalisasi Contact Drafting Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mencegah penyimpangan dan kerugian negara", Senin (20/7/2020) Pagi melalui Gugus Tugas Covid-19 (Studio GTV Komplek Kantor Bupati) Jl. Akasia Tembilahan.

Pada seminar yang dilakukan melalui Webinar ini menghadirkan pembicara Dr. ST Burhanuddin, SH MH MM dan didampingi Dekan Fakutas Hukum Universitas Padjajaran Prof Anan Chandrawulan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Kepala LKPP RI Dr. Ir Roni Dwi Susanto.

Pada Kesempatan tersebut Bupati HM. Wardan didampingi Asisten I,II dan III Setda Inhil serta beberapa Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil. 

“Kegiatan yang selalu tercantum setiap tahun didalam anggaran belanja negara daerah aktifitas menampilkan tindakan terhadap tindakan pidana korupsi berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh salah satu PLN dan konten pelaksanaan risiko ancaman barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa melakukan II (dua) tahapan I (pertama) perencanaan dan pelaksanaan tahapan masing-masing tahapan, II (kedua) pelaksanana ketahapan yang butuh kualitas, kuantitas barang dan jasa yang melebihi,” kata Burhanuddin.

Tujuan pengalihan tugas penyedian barang/jasa /peralatan: menyerahkan kepada yang lebih ahli, tidak ada kemampuan internal untuk melakukan sendiri, mempercepat waktu pemasokan, memperkecil resiko pemasokan, kontrak pengadaan, daur hidup kontrak, perencanaan kontrak, penetapan tujuan kontrak memahami kebutuhan dan pasokan, penentuan jenis kontrak, pemilihan kontrak yang sesuai, pengelolaan resiko biaya pekerjaan jasa, identifikasi resiko kontrak pengadaan.

Kesimpulannya sebelum membuat rancangan kontrak pengadaan, sangat penting untuk memahami konteks pengadaannya, tujuan kontrak pengadaan sebagai target kinerja kontrak, mempertimbangkan mitigasi risiko kontrak kedalam pemilihan tipe kontrak dan drafting klausul kontrak.