BUALBUAL.com - Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI) yang terdiri dari gabungan elemen masyarakat Kota Tanjungpinang meminta digelarnya audiensi secara terbuka kepada Walikota Tanjungpinang, Senin (19/7).

Namun keinginan audiensi terbuka yang digelar oleh aliansi tersebut harus kandas, pasalnya mereka menolak untuk diselenggarakannya audiensi di ruangan yang telah disediakan oleh Pemko Tanjungpinang untuk digelarnya audiensi.

Berdasarkan pantauan media kami Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah menyiapkan tempat untuk diselenggarakannya test antigen agar mengikuti protokol kesehatan saat pelaksanaan rapat didalam ruangan selama masa PPKM Darurat.

Dalam audiensi tersebut, peserta yang hadir rencananya meminta Walikota mendengarkan tuntutan mereka dengan audiensi di forum terbuka (luar ruangan), namun hingga pukul 14.10 WIB audiensi tersebut tidak kunjung dilaksanakan karena peserta menolak untuk dilaksanakan audiensi didalam ruangan kantor Walikota.

Kabag Prokompim Pemko Tanjungpinang Bobby Wira Satria dalam keterangannya kepada peserta yang akan melakukan audiensi mengatakan, kami menyambut sangat baik sekali, kita sudah prepare, namun karena memang prosedur (rapat) kita ppkm kita harus swab (antigen), jadi mohon maaf kawan-kawan sekalian.

Terkait ditolaknya audiensi di ruangan terbuka oleh Walikota Tanjungpinang, Salah satu peserta yang akan ikut audiensi yaitu Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, Adya Prama Rivaldi mengatakan bahwa mengaku pihaknya datang ke kantor wali kota tidak ramai. Melainkan beberapa orang saja karena kondisi sedang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Kami kecewa. Kami masyarakat Tanjungpinang ingin bertemu pemimpin kami, tapi pemimpin kami tidak mau bertemu, sesuai surat (audiensi) yang kami keluarkan kami meminta itu di ruangan terbuka. Jika permintaan kami diruang terbuka tidak dipenuhi, keputusan kami akan kembali lagi kekantor Walikota untuk datang membawa masyarakat untuk aksi,” jelas Adi.

Selain itu, ia juga menyesalkan tindakan yang diambil oleh pegawai Pemkot Tanjungpinang yang membiarkan massa ADDI terbengkalai duduk di lantai halaman kantor Wali Kota.

“Mereka malah menyuruh kami rapid antigen dahulu baru boleh masuk. Ini Bukan Rumah Mereka, ini rumah rakyat, dibangun dari uang rakyat. Kenapa seolah-olah macam bangunan privat (pribadi) bak milik Rahma,” kesal Adi.

Sementara itu Dion salah satu Perwakilan organisasi yang ikut dalam Audensi ini menyesalkan sikap Walikota Tanjungpinang, Rahma yang menyambut mereka dengan pihak Kepolisian.

"Kami ini Bukan mau Demo, kami datang ke sini (Kantor Walikota, red) dengan niat baik, tapi malah disambut dengan puluhan Aparat kepolisian. Kami gak ada Niat sedikitpun untuk merusak fasilitas negara," tutupnya.