BUALBUAL.com - Dalam rangka Monitoring Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau. 

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Pemerintah kacamatan melaksanakan Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa dan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022, maka Tim Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan dan Dana Desa Kecamatan mandah kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi di Desa Pakaian Jaya.  01/11/2022.

Bertempat di Kantor Desa Pakaian Jaya, Matzen Selaku Camat Mandah membuka acara Monitoring Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Monitoring dari Kecamatan Mandah di antaranya Kasi Pemerintahan DMPM dan beberapa Staff Kecamatan. Dan peserta monitoring Fasilitator DMIJ PT dan Pendamping P3MD serta Perangkat Desa Sepakat Jaya. 

Perangkat Pemdes Sepakat Jaya menghadap Tim Monitoring Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menurut tugas dan fungsinya masing-masing. 

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, evaluasi serta pelaporan. Selain itu, monitoring dan evaluasi Tim Kecamatan kali ini lebih disasarkan sebagai pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa, agar berjalan sesuai dengan tufoksi yang ada. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan-perbaikan kinerja selanjutnya.

Pada kegiatan Monitoring Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kali ini, yang menjadi bahan evaluasi adalah administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa. pengerjaan administrasi meliputi dokumen RPJM Desa, RKP Desa, SPJ, Dokumen BLT-DD, dan dokumen penting lainnya.

Secara keseluruhan administrasi desa dan pembangunan fisik Desa sudah berjalan baik, hanya saja perlu koordinasi lebih lanjut antar Kaur dan Kasi agar pengerjaan administrasi kegiatan pemerintahan desa lebih terarah, terperinci, lengkap dan teratur sesuai tugas pada tupoksi masing-masing. Selain itu juga disarankan untuk melengkapi beberapa data pendukung yang belum lengkap, baik administrasi maupun fisik agar siap menghadapi pemeriksaan dari inspektorat. (Galery)