BUALBUAL.com - Bupati Kepulauan Meranti, M Adil angkat bicara terkait desakan permintaan maaf yang dilontarkan staf khusus menteri keuangan yustinus prastowo, sebab adil sempat menyebut pegawai kementerian keuangan menjadi setan serta iblis.

Hal itu terkait ketidakpuasan adil soal biaya usaha bagi akibat (DBH) yang tidak merata ke wilayah yang dipimpinnya.

Dikonfirmasi awak media terkait friksi minta maaf tersebut, adil mengaku bahwa dirinya enggan meminta maaf seperti yang dikehendaki stafsus tadi.

"bukan terdapat minta maaf," ujar adil singkat, senin (12/12/2022).

Diberitakan sebelumnya, kementrian keuangan melalui staff khusus menteri keuangan, yustinus prastowo mengeluarkan statemen serta keberatan atas pernyataan adil yang mengatakan isi insan di kemenkeu merupakan iblis atau setan.

"kami keberatan bupati meranti M Adil yang sungguh - sungguh tidak adil dengan berkata pegawai kementrian keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur serta menyesatkan. Sebab kemenkeu sinkron undang-undangan sudah menghitung serta memakai data kementrian esdm dengan membagi modal bagi hasil, supaya merasakan kemakmuran bersama sama," istilah yustinus.

Kemenkeu, sambungnya, pula sudah mengalokasikan di 2022 transfer ke daerah sebanyak rp 872 miliar atau 75 persen berasal apbd meranti, serta 4 kali lipat asal pad meranti sebedar rp 222 miliar.

"buat itu, kepada saudara m adil supaya segera minta maaf secara terbuka dan  melakukan penjelasan agar tak terjadi penyesatan publim yang lebih luas," tukasnya.

Sebelumnya, m adil juga beberapa kali sebagai sorotan sebab pernyataannya. Adil beberapa bulan lalu juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan gubernur riau, syamsuar.

Adil menolak kunjungan kerja syamsuar ke meranti dan  jua menolak hadir pada program yang gelar pemprov riau. Program tersebut jua dihadiri mendagri tito karnavian.

Pemkab kepulauan meranti menyebut aksi m adil adalah aksi protes terhadap syamsuar. Protes itu dilayangkan sebab adil merasa daerahnya dianaktirikan sang syamsuar.

"itu bentuk protes terhadap kebijakan pak gubernur yang menganaktirikan meranti. Khususnya pada pembagian aturan," kata kabag humas serta protokol pemkab meranti, yusran, november kemudian.