LHKP Muhammadiyah Sebut Jabatan Kades 9 Tahun Bisa untuk Amankan Pemilu 2024
BUALBUAL.com - Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Al-hamdi mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun bisa menjadi alat kekuasaan untuk mengamankan Pemilu 2024.
"Sebenarnya saya juga membaca kalau usulan ini disetujui, seandainya menjadi sembilan tahun maka ini akan menjadi alat kekuasaan untuk mengamankan Pemilu serentak 2024. Ini sudah bisa terbaca," kata Ridho dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah, Jumat (27/1).
Ridho meminta para kepala desa berhenti menyuarakan tuntutan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, masa jabatan sembilan tahun terlalu lama dan berpotensi menimbulkan penyelewengan yang sistematis.
"Oh ternyata pilkades berhasil jadi sembilan tahun, nah ini bagi orang-orang yang punya kepentingan juga motif politiknya, kenapa tidak untuk presiden? Untuk tidak menjadi perpanjangan periodisasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Ridho mendesak DPR lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas ketimbang politik praktis. Salah satu caranya dengan menolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang bisa mencapai 27 tahun.
"Tidak perlu ada perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa. Karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," katanya.
Ridho meminta para kepala desa berhenti menyuarakan tuntutan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, masa jabatan sembilan tahun terlalu lama dan berpotensi menimbulkan penyelewengan yang sistematis.
"Oh ternyata pilkades berhasil jadi sembilan tahun, nah ini bagi orang-orang yang punya kepentingan juga motif politiknya, kenapa tidak untuk presiden? Untuk tidak menjadi perpanjangan periodisasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Ridho mendesak DPR lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas ketimbang politik praktis. Salah satu caranya dengan menolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang bisa mencapai 27 tahun.
"Tidak perlu ada perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa. Karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," katanya.
Sejumlah kepala desa menggelar aksi di depan Kompleks MPR/DPR beberapa waktu lalu. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
Mereka pun meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Namun, wacana perpanjangan jabatan kepala desa ini menuai penolakan dari sejumlah pihak. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai wacana perubahan masa jabatan kades mengkhianati prinsip demokrasi.

Berita Lainnya
Persaingan Ketat! Tiga Tokoh Berebut Kursi Ketua PKB Pekanbaru
Panitia Musda Golkar Inhil, Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua
Pelantikan dan Pembekalan 85 Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Gaung, Syahrul Anuar Tekankan Profesionalitas dan Integritas
Kasmarni Dapat Surprise di Hari Kelahirannya, dihadiahi Kue dan Tumpeng saat kampanye
Renanda Bachtar: Perusak Baliho Demokrat, Diorder Partai Berkuasa, Dibayar Rp 150 Ribu Per Orang
Rebut Hati Wong Cilik 48 Ribu Suara, Bersama PDIP Si Anak Parit ADT Sukses ke DPRD Riau
Datangi Posko Tim PATEN, KBPP Siap Dukung dan Menangkan Pasangan Balon Walikota Edy-Bibra
Koodinator Tim UAS Rohil; UAS yang ajak Pak Wahid Ikut Agenda Safarinya di Rohil
Rayakan HUT Ketum Megawati, DPC PDI Perjuangan Inhil Semarakkan dengan Tanam Pohon
Awalnya Tak Punya Pilihan, Warga Pelalawan Ini Siap Perjuangkan HT MANTAP Nomor 03
Kampanye di Mekar Sari dan Pelintung Dumai, Abdul Wahid Sebut Sudah Perjuangkan DBH Migas untuk Dumai
PKB Riau Buka Pendaftaran Caleg Secara Offline dan Online