“Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sampai pada Panwascam dan PKD punya kewajiban pengawasan dalam mengawal hak pilih selama masa tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024,” tuturnya.

Sementara itu, Andang Yudiantoro menyatakan disamping melakukan pengawasan, Bawaslu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih.

"Kami secara langsung mendatangi pemilih yang rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, termasuk warga masyarakat yang sudah berpindah domisilinya. Selain itu Bawaslu juga mendirikan Posko Kawal Hak Pilih di setiap Kantor Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan," ujarnya.