Bualbual.com - Jakarta, Posisi Bupati Katingan Ahmad Yantenglie di ujung tanduk. Kasus perselingkuhannya dengan istri seorang polisi menggelinding bak bola salju. Yantenglie diharapkan legowo mundur. Jika tidak, maka dia akan dipaksa mundur. "Sebenarnya saya tidak terlalu ingin pemakzulan, ini sebetulnya adalah jalan terakhir. Karena memang data-data sudah lengkap, bahwa benar perbuatan itu artinya itu bupati tidak mau mundur. Berarti itu harus dilakukan pemakzulan, dipaksa harus mundur. Oleh sebab itu kita ini masih menunggu kesadaran Pak Bupati sebenarnya," ujar Ketua DPRD Katingan Ignatius Manti kepada detikcom, Sabtu (14/1/2017). Jika Bupati mundur, kata Ignatius, maka tugas DPRD akan jadi lebih ringan. DPRD Katingan tinggal meminta pengganti ke Kemendagri. "Atau Plt tugas yang baru, ringan sebetulnya. Tapi kalau dia tidak mau mundur, tugas kita akan panjang, karena kita harus gali data dan melengkapi dokumen," tukasnya. Dia mengatakan desakan pemakzulan sebetulnya datang dari masyarakat di Kabupaten Katingan. Namun memang proses pemakzulan ini tergolong rumit. "Kita harus melakuan rapat internal dulu supaya fraksi-fraksi bisa sepakat, itu juga kalau fraksi tidak sepakat akan mendapat kesulitan juga. Sebagai pimpinan DPRD saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kemarin kita meminta supaya mereka berangkat dulu, supaya konsultasi ke Kemendagri. Sehingga bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil, dan dengan belajar dari Garut langkah apa saja yang kita buat dulu. Itulah kenapa kemarin kita tugaskan perwakilan berangkat ke sana," paparnya. Ignatius menegaskan tak akan ada masalah di Pemerintahan jika kursi bupati kosong. Wakil Bupati bisa dimaksimalkan untuk menjalankan roda kepemimpinan. "Karena sebetulnya itu tidak ada masalah, paling cepat bupati dimakzulkan itukan ada wakil bupati yang harus ambil alih. Seandai dua-duanya kena, itukan masih ada sekda yang masih bisa berjalan, sembari ditunjuk pengganti bupati. Saya rasa kalau pemerintahan tidak ada masalah. ini harus tetap berjalan karena pemerintah itu tidak boleh vakum," ujarnya. BB.C/Adit_detik.com