BUALBUAL.com - Kegiatan fisik Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 hampir tidak berjalan. Realisasi kegiatan fisik sejak awal tahun hingga Juli 2025 hanya 0,38 persen.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun ini didominasi oleh belanja pegawai dan pembayaran tunda bayar.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengungkapkan, pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapenda dan BPKAD Provinsi Riau. Dalam RDP tersebut, Bapenda dan BPKAD mengakui banyaknya utang yang berdampak pada tidak berjalannya kegiatan fisik.

"Realisasi kegiatan fisik kita hanya 0,38 persen. Yang tinggi itu pembelanjaan pegawai mencapai 70 persen. Selebihnya adalah untuk tunda bayar," ujar Edi Basri, Rabu (30/7/2025).

Politisi Gerindra dari Dapil Kampar itu menyebut, realisasi APBD pada tahun 2025 hingga triwulan II masih di bawah 50 persen. Bahkan dirinya memprediksi hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran tidak mencapai 100 persen.

"Realisasi APBD kita hingga bulan ini masih di bawah 50 persen. Sementara tahun ini tinggal 5 bulan lagi, apakah ini akan mencapai target, kita juga meragukan itu," sebutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap bahwa estimasi pendapatan daerah pada tahun ini juga bakal mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah penerimaan dari BUMD berkurang hingga Rp600 miliar.

"Estimasi penerimaan kita akan alami penurunan hingga bisa di bawah Rp9,4 triliun. Penurunan pendapatan salah satunya bersumber dari setoran BUMD yang pengurangannya hampir mencapai Rp600 miliar," katanya.

Melihat kondisi itu, pihaknya pun terus melakukan evaluasi Bapenda dan BPKAD untuk meningkatkan pendapatan dari sumber baru. Termasuk salah satunya adalah pajak kendaraan dari plat non BM yang beroperasional di Provinsi Riau.

Pasalnya, hingga saat ini banyak pajak kendaraan bermotor beroperasi di Riau tidak menggunakan plat BM, yang artinya tidak bayar pajak ke daerah Riau.

"Hingga saat ini pajak kendaraan bermotor masih menjadi pendapatan andalan kita. Selain itu ada pajak air permukaan termasuk juga pajak perizinan. Untuk plat non BM alasannya karena administrasi, kita minta disposisi Ditlantas Polda Riau agar mempermudah pengurusan agar pendapatan pajaknya masuk ke APBD kita," harapnya.

Dirinya menyoroti kondisi keuangan dengan kegiatan fisik yang hampir tidak berjalan menjadi pertanyaan masyarakat. Karena itu, Edi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.