BUALBUAL.com, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Faldo Maldini, meminta agar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf lebih substansif ketika mengeluarkan pernyataan terkait kasus korupsi. Hal ini diungkapkan Faldo menanggapi pernyataan Juru Bicara TKN, Ahmad Basarah, yang menyebut bahwa mantan presiden kedua RI Soeharto sebagai 'guru korupsi' di Indonesia. "Saya melihat statement begitu dari TKN, ya kita bicara substansi sajalah. Korupsi kan bukan hal yang sepele," kata Faldo saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Faldo pun meminta agar pihak TKN tak lagi-lagi menyerang sesuatu yang personal ketika memberi pernyataan. Apalagi hal-hal tersebut dikait-kaitkan dengan Prabowo maupun Sandiaga. Faldo pun menganggap pernyataan 'guru korupsi' itu menandakan kubu lawan politiknya, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, memiliki semacam dendam tak berkesudahan, terutama terhadap Prabowo. "Jangan sampai personal things dibawalah dalam hal kaya gini. Saya membaca ada semacam dendam yang enggak tuntas kalau saya lihat dari tim 01 ini," ujar pria yang pernah menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut. Mendiang Soeharto yang merupakan Presiden kedua RI adalah penguasa orde baru yang bertahan selama 32 tahun. Rezimnya hancur oleh gelora tuntutan reformasi pada 1998 silam karena salah satunya menuding Soeharto dan kroninya sebagai biang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Soeharto diketahui sebagai ayah dari Titiek yang merupakan mantan istri Prabowo. "Selalu sedikit-dikit mertua Prabowo, kadang mantan istri Prabowo, orangtua Prabowo, atau Prabowonya sendiri (diserang) jadinya kan gimana gitu ya," kata Faldo. Padahal, sambungnya, dalam pemilu harusnya tak saling serang hingga ke ranah personal. Semestinya kedua kontestan Pilpres 2019 justru saling serang dengan program yang diunggulkan untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi ini. "Pemilu ya gagasan. Apa yang ditawarkan 01 ini untuk korupsi harus jelas, sudahlah, tinggalkan isu-isu personal," kata pria yang juga menjabat sebagai Wasekjen PAN.

Presiden kedua RI Soeharto saat membacakan pengunduran dirinya dari jabatan kepala negara dan pemerintahan Indonesia pada 21 Mei 1998. (REUTERS)

Sindiran Gerindra pada Kader PDIP Sementara itu, anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade menilai pernyataan Ahmad Basarah yang mengatakan Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia merupakan bukti PDIP antikritik dan tidak mau mengintrospeksi diri. Oleh karena itu, Andre pun mengaitkan dengan banyaknya kader PDIP dan partai dalam koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pantas saja setiap minggu kader PDIP setiap minggu ada atau kader koalisi pendukung Jokowi ada ditangkap KPK terus. Mayoritas kader PDIP dan Golkar kalau enggak salah," kata Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/11).

Ahmad Basarah. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Menurut dia, PDIP dan partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf seharusnya mengintrospeksi diri atas pernyataan yang disampaikan Prabowo. Andre menuding tindak koruptif saat ini jauh lebih parah dibandingkan yang terjadi pada era Orde Baru. "Seharusnya pernyataan Prabowo itu introspeksi kita semua. Kenapa ketika zaman Soeharto di bawah meja, sekarang digondol sama meja-mejanya dibawa pulang," ucap sosok yang juga merupakan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu. Selain itu, Andre berkata, PDIP dan partai politik dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf juga dapat mencontoh cara Prabowo dalam menjaga kader Gerindra agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Lihat Gerindra, anggota DPR-nya tidak ada yang ditangkap KPK, itu Prabowo jaga betul kadernya jangan sampai korupsi," ujarnya mengklaim. Lebih jauh, Andre mengaku heran dengan pernyataan Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. Andre juga menilai, banyaknya kader PDIP dan partai politik dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang dicokok KPK merupakan bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak memiliki kebijakan yang pro pada pemberantasan korupsi. "Ini soal pro atau tidak, jadi masyarakat bisa melihat ini tidak pro pemberantasan krorupsi, yang ini pro," tuturnya. Sebelumnya, Basarah menyampaikan bahwa Soeharto merupakan guru korupsi di Indonesia. Hal itu ia katakan untuk merespons ucapan Prabowo yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat korupsi bak kanker stadium empat. "Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya pak Prabowo," kata Basarah saat ditemui di kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu. Politikus PDIP itu menegaskan hal itu bukan tanpa alasan. Ia mengatakan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia baru dimulai setelah Soeharto tumbang.   Sumber: cnnindonesia