PILIHAN
Untuk Cabut Laporan Kasus Perusakan Bendera, Demokrat Riau Tunggu Arahan DPP

BUALBUAL.com, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Aherson mengatakan, pihaknya sedang menunggu arahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) apakah kasus perusakan baliho Demokrat yang dilaporkan ke polisi akan dicabut atau tidak.
Sebagaimana diketahui, Polda Riau saat ini baru menetapkan 1 orang tersangka perusakan bendera Demokrat pada saat kedatangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
"Kita tunggu arahan DPP bagaimana, kalau menurut kita di DPD ya kalau cuma berhenti disitu mending laporan itu kita cabut," kata Aherson, Jumat (4/1/2019).
Ketua komisi V DPRD Riau ini menambahkan, jika nantinya laporan dicabut, pihak Demokrat dan masyarakat yang bertanya-tanya persoalan kasus tersebut tidak akan bertanya lagi.
Disinggung mengenai apakah akan dicabutnya laporan tersebut merupakan sebuah sikap kekecewaan terhadap kepolisian, Aherson mengatakan tidak.
"Masalah puas atau tidak puas itu kita kembalikan ke masyarakat bagaimana menilainya. Kalau dibilang kecewa tidak ya karena ukuran hukum itu kita juga gak paham seperti apa. Tentu ada kepolisian yang menentukan dalil hukumnya," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan, lawyer partai Demokrat akan mengkaji lebih dalam setelah jika memang laporan tersebut akan dicabut nantinya.
"Lawyer akan mengkaji, dan nantinya bisa saja mengusulkan laporan kembali terkait bukti baru yang diterima. Jadi nanti bagaimananya kita tunggu arahan DPP," tukasnya.
Sumber: cakaplah
Berita Lainnya
KPK Cegah Walikota Dumai ke Luar Negeri
Dua Kepala Desa kecamatan Pulau Burung Di Lantik H.M Wardan
Impor Jagung 100.000 Ton, Kementan: Untuk Pakan Ternak
Cegah DBD Butuh Peran Aktif Masyarakat untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan
Parah!Cabuli Pelajar Dibawah Umur,Pria Ini Ditangkap
Agus Triansyah: Ajak Putra Putri Inhil, Menggali Potensi Kelautan dan Perikanan di Politeknik Dumai
Artis KDI dan D'academy Akan Meriahkan Senayang
Tercatat Oleh Bawaslu Riau Ada 121 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Riau
Kuota SMA/SMK Negeri Penuh, Gubri Sarankan Daftar ke Sekolah Swasta
Wah! Ternyata Seragam PNS Indonesia Warisan Belanda, DPR Minta Pemerintah Menganti Berikut Usulan Seragam Penggantinya
Begini Penjelasan Pemko Pekanbaru Kenapa Insentif Tak Dibayar "Didemo RT/RW"
H.Syamsuar Instruksikan Satpol PP dan Dishub Sosialisasi di Tempat Ramai Pengunjung